Kepala Bappenas: Rekonstruksi Aceh Baru Mulai Juni
Selasa, 22 Februari 2005 | 18:01 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani
mengatakan, master plan draft awal rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
selesai bulan Maret 2005. "Nanti kalau badan pelaksana sudah dibentuk oleh Presiden akan
kita lihat dua atau tiga bulan lagi untuk mendetailkan rencana, sehingga rekonstruksi bisa
jalan sekitar bulan Juni atau Juli," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (22/2).
Menurutnya, pembangunan fisik merupakan hal yang menjadi prioritas. Selain itu,
pemerintah mengupayakan agar program rekonstruksi tersebut menciptakan lapangan kerja
(employment) bagi rakyat Aceh. "Karena jumlah orang miskin di Aceh sebelum tsunami cukup
banyak. Masyarakat sekarang sudah mulai merasakan perlunya kegiatan di luar," ujarnya.
Bentuk rekonstruksi bersifat sederhana, seperti mengembalikan berbagai aktivitas ekonomi
semisal pasar dan bangunan. Sedangkan, untuk pekerjaan besar yang sifatnya material fisik,
menurut Sri Mulyani, memerlukan waktu sekitar 2-3 tahun. Sementara untuk yang sifatnya
kembali ke normal membutuhkan waktu lebih dari lima tahun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur nantinya bersifat tidak besar
yang langsung bisa terlihat dan tidak terpengaruh master plan. Seperti pembangunan
jembatan di Meulaboh dan Banda Aceh serta mengembalikan posisi struktur jalan raya. "Yang
berhubungan dengan listrik, air, juga sudah dilakukan, sehingga tentu saja yang seperti
rehabilitasi bisa dilakukan sekarang," katanya.
Mengenai bantuan yang menyangkut pembiayaan, menurutnya, sekarang sedang masuk plan akhir
dan bentuk mekanisme pendanaannya sampai saat ini sedang digodok oleh pemerintah. Mengenai
jaminan tidak adanya kebocoran terhadap bantuan yang diberikan oleh negara asing,
menurutnya, dana dari luar seperti dari NGO atau masyarakat asing yang bersifat nonbudget
merupakan tanggung jawab penerimanya sendiri. "Jadi fungsi pemerintah adalah mengumumkan
dan mengumpulkan itu untuk disampaikan kepada publik," katanya.
Sedangkan, dana yang masuk dalam budget yang akan dilakukan pemerintah adalah
mendesain sistem agar masyarakat luar dan masyarakat Aceh sendiri bisa melihat alur dana
tersebut. "Tentu kita harapkan 100 persen tidak akan diselewengkan," katanya.
Evy Flamboyan-Tempo
