Nasional

Panglima TNI Tidak Setuju Persyaratan GAM
Rabu, 23 Pebruari 2005 | 22:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mempertanyakan keinginan pimpinan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjalankan pemerintahan sendiri (self governmnet), sebagai
salah satu syarat menyelesaikan konflik antara GAM dan Indonesia.

Endriartono yang diwawancara usai mengikuti sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta,
Rabu (23/2), menegaskan jika pemerintahan sendiri yang dimaksudkan adalah bebas dan
melepaskan diri dari pemerintah pusat sama saja artinya dengan merdeka. "Ya merdeka
namanya," ujarnya sambil tertawa.

Seperti diberitakan, pimpinan GAM mengajukan sejumlah permintaan untuk menyelesaikan Aceh
kepada Pemerintah Indonesia. Di antaranya melaksanakan pemerintahan sendiri dan menarik
TNI dari Aceh. Permintaan diajukan dalam pembicaraan kedua dengan Pemerintah Indonesia,
yang berlangsung sejak 21 Februari di Helinski, Finlandia.

Menurut Endriartono, jika pemerintahan sendiri yang dimaksud adalah melaksanakan pemilihan
kepala daerah langsung (Pilkada), "Ya memang dalam proses," ujarnyaa. TNI, lanjutnya,
menyambut gembira jika GAM menerima tawaran otonomi khusus untuk Aceh. "Kalau dia (GAM)
mau menerima UU Otonomi Khusus adalah sesuatu yang harus kita sambut dengan bagus, asal
itu betul-betul tidak dilakukan atas dasar taktik saja, tapi untuk menyelesaikan dan
untuk kepentingan rakyat Aceh yang sebenarnya," paparnya.

Endriartono menjelaskan, penyelesaian masalah Aceh tidak harus dengan memisahkan diri,
apalagi mengangkat senjata. "Akan timbul korban, untuk apa ?," tegasnya sambil mengatakan
GAM dan pemerintah harus tetap mengupayakan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan
masalah Aceh. Namun, Endriartono tidak setuju dengan permintaan GAM untuk menarik TNI dari
Aceh.

Sunariah - Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           TNI di Aceh Penyambutan Kedatangan Menko Polkam di Aceh >>selengkapnya ::