Panglima TNI Harapkan Penyelesaian Diplomasi
Kamis, 10 Maret 2005 | 20:08 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengharapkan penyelesaian masalah konflik perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di perairan sekitar Sulawesi, Ambalat, tidak diselesaikan dengan cara kekerasan dengan pengerahan kekuatan militer dari masing-masing negara. "Kalau memang bisa diselesaikan secara diplomasi, yaitu yang terbaik, yang kami (TNI) inginkan (juga) oleh pemerintah Indonesia maupun Malaysia,"kata Sutarto kepada wartawan usai rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan di ruang rapat Dephan, Kamis (10/3).
Sutarto menyatakan dalam rapat tertutup antara dirinya dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono masalah Ambalat juga tidak dibicarakan secara khusus."Ambalat tidak (kami) bicarakan karena itu di luar porsi kami untuk bicara. Itu kan lebih pada keputusan politik untuk menyelesaikan,"katanya. Tetapi, penyelesaian konflik perbatasan tersebut memang sebaiknya dirampungkan melalui jalur diplomasi. "Kalaupun penyelesaian secara damai lewat jalur diplomasi tidak bisa dilakukan, artinya akan ada pertumpahan darah, kami (TNI) masih akan menunggu juga,"kata Sutarto.
Menanggapi hasil pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia semalam yang hasilnya bahwa pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan secara damai, Sutarto menyatakan bahwa hasil pertemuan tersebut memang yang terbaik. "Suatu permasalahan tidak harus diselesaikan secara kekerasan atau kekuatan senjata. Diplomasi yang terbaiklah karena bagaimanapun juga konflik fisik selalu membawa korban,"katanya.
Namun Sutarto tetap memberikan syarat bahwa penyelesaian secara diplomatik bisa dilakukan asalkan tanpa merugikan bangsa indonesia. "Kalau itu (diplomasi) bisa dilakukan dengan baik tanpa merugikan bangsa ini, maka itu yang harus kita lakukan,"kata Panglima.
Kalau dialog dan perundingan dilakukan, lanjut Sutarto, cost-nya akan menjadi lebih rendah dan korban bisa dikurangi."Tetapi jangan samapi karena dialog ini kita menurunkan (tawaran) apa yang menjadi hak kita," katanya.
Mengenai tim teknis yang dibentuk kedua negara untuk menyelesaikan masalah perbatasan Sutarto menyatakan, tim tersebut sudah sewajarnya ada untuk membahas dan memastikan klaim kedua belah pihak dikaitkan dengan masalah hukum internasional. "Keabsahannya, tim itu yang bicara karena mereka yang memahami masalah undang-undang kelautan internasional," kata dia.
Dalam rapat tertutup itu juga membicarakan tentang review rencana program pembangunan TNI ke depan. Diakui Sutarto, selama ini kendala utama yang dihadapi TNI adalah masalah keterbatasan anggaran sehingga untuk melakukan tugas-tugas di bidang pertahanan TNI hanya terfokus pada bagaimana menghadapi tugas atau ancaman riil yang saat ini dihadapi. "Sementara pembangunan kekuatan militer itu tidak hanya sekedar memperhitungkan ancaman riil tetapi juga bagaimana agar supaya kekuatan militer itu bisa memberikan efek pada negara lain,"katanya.
Berbeda dengan pendapat praktisi Hukum Adnan Buyung Nasution, yang menyatakan upaya penyelesaian dengan cara damai atau diplomasi tetap harus didukung oleh kekuatan militer. "Percuma kita berdiplomasi kalau kita tidak ada kekuatan fisik militer yang menunjukkan kita berdaulat," kata Adnan Buyung kepada wartawan usai diskusi Kamisan Radio 68 H di Sahid Jaya Hotel, hari ini.
Agus Supriyanto
