Nasional

Sidang Paripurna DPR Tidak Hasilkan Keputusan
Selasa, 15 Maret 2005 | 23:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang Paripurna DPR yang dilakukan hingga Selasa (15/3) malam diwarnai penolakan
sejumlah fraksi terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Fraksi yang menolak
adalah PDIP, PKB, PKS, PAN dan PDS. Adapun dua fraksi yang menyatakan menerima Partai
Demokrat dan Bintang Pelopor Demokrasi (BPD). Adapun fraksi PPP dan Golkar cenderung
menerima kebijakan pemerintah.

Tjahjo Kumolo yang menjadi Ketua Fraksi PDIP menyatakan kebijakan pemerintah itu
memberikan dampak semakin miskinnya masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena meningkatnya
pengeluaran rakyat kecil dari kenaikan harga BBM. "Rakyat miskin akan semakin miskin, dan
yang setengah miskin menjadi semakin miskin," katanya dalam pernyataan fraksinya.
Dalam paparannya Tjahyo menyebutkan fakta empirik di lapangan membuktikan bahwa kenaikan
BBM antara 22,2%-47% mengakibatkan kenaikan harga 20-30%. "Sehingga yang merasakan dampak
kenaikan dari BBM adalah rakyat kecil," ujarnya.

Juru bicara PKS, Zulkifli Mansyah, menyatakan seharusnya pemerintah mencari alternatif-
alternatif lain menghadapi kenaikan harga BBM di pasaran dunia. Menurut PKS, dampak sosial
ekonomi yang ditanggung masyarakat setelah kebijakan diambil lebih besar negatifnya
dibandingkan dampak positif yang diharapkan pemerintah. "Dana kompensasi belum dapat
dinikmati karena masih dalam pembahasan dengan DPR, sementara masyarakat miskin telah
merasakan imbas dari kenaikan harga," katanya.

Sementara Fraksi Golkar dalam paparannya menyatakan kebijakan BBM sebagai bentuk konsekuensi
logis dari kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Namun Golkar menyoroti perlunya
pengendalian dari dampak buruk kebijakan kenaikan harga. Fraksi Golkar mengusulkan
pembahasan kenaikan harga BBM diserahkan ke Panitia Anggaran untuk dibahas lebih lanjut
dan pemerintah perlu segera melaksanakan pembahasan APBN perubahan sehingga dana
kompensasi dapat segera turun.

Rapat paripurna ini dimulai sejak pukul 14.00 WIB yang dihadiri 489 anggota DPR. Sampai
pukul 21.00 WIB rapat belum sepakat apakah DPR akan mengeluarkan sikap politik atau
tidak. Untuk memecah kebuntuan, pimpinan DPR menskor sidang dan melakukan konsultasi dengan
pimpinan fraksi.

Yuliawati-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Spanduk Bebas Bensin Bertimbal Protes Komite Penghapusan Bensin Bertimbel >>selengkapnya ::