Calon Ketua Umum PAN Sebaiknya Tidak Rangkap Jabatan

Selasa, 22 Maret 2005 | 19:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional sebaiknya tidak rangkap jabatan. Rangkap jabatan sebagai partisipan dan eksekutif akan membuat calon ketua umum tidak independen. "Amien Rais sejak menjadi ketua umum telah mengingatkan, dengan kedudukan menteri sebagai pembantu presiden, maka citra independensi menjadi kabur, ada split personality," ungkap AM Fatwa, Wakil Ketua Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PAN di Gedung MPR/DPR (22/3). Fatwa mencontohkan dalam sikap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, timbul dilema antara mengikuti fraksi atau presiden.

Oleh karenanya, kata Fatwa, apabila ingin berniat menjadi ketua umum, sebaiknya melepaskan jabatan di kabinet. Menurutnya, di dalam tata tertib partai (tatib) belum diatur mengenai larangan jabatan rangkap. "Itu memang terserah kongres, namun saya yakin hal ini akan digelindingkan pembahasannya," tutur Fatwa.

Hal yang sama diungkapkan Abdillah Thoha, Ketua Fraksi PAN.

Dia menegaskan, apabila Hatta Radjasa, calon ketua umum PAN yang saat ini menjabat Menteri Perhubungan, segera mengundurkan diri sebagai menteri apabila berniat membesarkan partai. "Karena mengurus partai itu tidak mudah, jangan sampai malah semuanya jadi berantakan," tuturnya.

Menurutnya, upaya ini bukan merupakan bentuk menjegal Hatta, tapi merupakan wacana yang telah lama berkembang.

Yuliawati