Pelaksanaan UN Akan Terganjal Ketiadaan Dana

Minggu, 27 Maret 2005 | 03:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dikhawatirkan terganjal akibat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat baru akan dimulai awal Mei nanti. Anggaran bagi pelaksanaan UN mencapai kisaran Rp 260 miliar.

"Pemerintah bakal kesulitan bila dilihat dari segi pendanaan. Mau pakai dana dari mana bila pembahasan APBNP belum dilakukan?" ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Ariffin saat dihubungi Tempo melalui telepon, Sabtu (26/3).

Ia mengemukakan permasalahan ini sebenarnya disebabkan kelambanan pemerintah dalam pengajuan APBN-P. Padahal DPR telah memintanya sejak sekitar satu setengah bulan lalu. DPR sendiri, menurut Anwar, belum memiliki pemecahan untuk permasalahan ini. Alasannya, "Kekuatan DPR ada pada rapat, sedangkan sekarang memasuki masa reses," katanya.

Pemerintah telah menetapkan pelaksanaan UN akan diselenggarakan pada awal Mei mendatang. Sementara DPR dan pemerintah juga telah berkomitmen dana penyelenggaraannya akan menggunakan APBN-P.

Sempat ada usulan dari Indra Jati Sidi, Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menggunakan dana evaluasi dalam penyelenggaraan UN. Namun, usulan dalam rapat kerja antara Menteri Pendidikan Nasional dan DPR, Selasa (22/3) itu ditolak. Rapat menetapkan agar pemerintah tetap menggunakan dana APBN-P.

Terhadap kemungkinan penggunaan pos dana lain dalam Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), menurut Anwar, tetap tidak mungkin dilakukan. Sebab, penggeseran pos dana tersebut dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran. Menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan beberapa waktu lalu menemukan banyak pelanggaran sejenis yang dilakukan Depdiknas. "Kalau dilakukan lagi, dapat menjadi temuan baru lagi bagi BPK," katanya.

Hingga saat ini, dana APBN 2005 pun belum mengucur ke Depdiknas. Hal ini, kata Anwar, disebabkan adanya perubahan nomenklatur dalam tubuh departemen tersebut, di antaranya penambahan jabatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rinaldi D Gultom