Pemerintah Berdayakan Masyarakat Dalam Rekonstruksi Aceh

Senin, 28 Maret 2005 | 15:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah akan memberdayakan masyarakat Aceh dalam tahap rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami Desember lalu. “Setelah dilakukan survei yang menanyakan apakah masyarakat ingin pindah ke tempat lain atau kembali ke tempat asalnya, mereka memilih kembali ke daerah masing-masing,” ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Junius Hutabarat dalam diskusi yang bertajuk “Mencari Konsep Rekonstruksi Aceh Melalui Pemberdayaan Masyarakat” di Jakarta, Senin (28/3). “Karena itu masyarakat sendiri yang akan membangun kembali dan menata ulang daerah masing-masing,” ujar

Pemerintah sendiri, kata Junius, telah membuat zonasi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana. Ada tiga zona sesuai dengan tingkat bahayanya. “Daerah yang tidak layak huni, daerah yang memiliki resiko sedang, dan daerah yang aman untuk dihuni,” jelasnya.

Menurut Junius, proses pembangunan hunian masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. “Pemerintah hanya mendampingi dan memfasilitasi masyarakat untuk membantu mereka membangun kembali tempat tinggal mereka,” katanya.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah dengan membantu mencari dokumen tanah masyarakat. Jika hilang, kata Junius, dilakukan pendekatan melalui masyarakat sendiri, misalnya dengan membuat sketsa tanah dan bangunan milik mereka. “Kira-kira seperti apa. Mereka sendiri yang menyelesaikan,” kata Junius.

Rencananya, pemerintah akan menyediakan anggaran sebesar Rp 28 juta untuk setiap rumah tipe 36 yang akan dibangun masyarakat.

Sejauh ini, kata Junius, Departemen Pekerjaan Umum menawarkan beberapa tipe rumah kepada masyarakat termasuk tipe Risha (Rumah Indah Sehat dan Sederhana). “Yang jelas harus memenuhi syarat tahan gempa dan mampu menahan air saat tsunami datang,” kata dia.

Ami Afriatni