|
Nasional
Pertanggungjawaban Megawati Tertutup Bagi Media
Selasa, 29 Maret 2005 | 15:01 WIB
TEMPO Interaktif, Sanur: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2000-2005 dibacakan secara tertutup dari peliputan media massa, Selasa (29/3). LPJ yang berisi kinerja kepengurusan Megawati Sukarnoputri tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Sutjipto di ruang Agung hotel Inna Grand Bali Beach. Pengurus DPP PDIP yang kini telah berstatus demisioner baru mengundang masuk wartawan ke ruang kongres setelah pembacaan LPJ selesai.
Menurut Wakil Sekjen demisioner, Pramono Anung, pembacaan LPJ sengaja dilakukan tertutup karena di dalamnya menyangkut pelaporan soal keuangan partai. Wartawan sempat memprotes pelarangan meliput tersebut. "Harus tertutup dong, karena di dalam LPJ itu juga melaporkan keungan partai yang tidak boleh diketahui publik," kata Pramono.
Sikap tertutup pengurus dalam penyampaian LPJ tersebut dikritik oleh Kwik Kian Gie dan Roy B.B. Janis. Roy heran, mengapa laporan pertanggungjawaban yang seharusnya diketahui oleh konstituen PDIP itu justru dibacakan secara tertutup. "Golkar saja yang disebut-sebut partainya Orde Baru, pembacaan LPJ nya terbuka untuk umum. Entah mengapa PDIP justru tertutup. Saya heran," kata Roy yang juga salah seorang Ketua DPP ini.
Kwik Kin Gie yang dikenal sebagai motor gerakan pembaruan juga menyesalkan ketertutupan pengurus. Menurut Kwik, dalam hal ini PDIP kalah demokratis dibanding Partai Golkar. "Golkar saja berani terbuka,
kenapa PDIP tidak. Kalau begitu kita kalah demokratis namanya," sesal Kwik.
Sementara itu Megawati Sukarnoputri dalam keterangan persnya mengatakan, kegagalan PDIP dalam dua pemilu tahun lalu karena kader-kadernya tidak mampu mengemban amanat Kongres I di Semarang lima tahun silam. Saat itu kongres PDIP mengamanatkan agar DPP PDIP memenangkan pemilu 2004 dan mengusung Megawati sebagai presiden RI 2005-2009.
Ada dua faktor yang menyebabkan amanat kongres tidak bisa terlaksana. Pertama, faktor eksternal karena persipan pemulu yang sangat singkat, hanya delapan bulan. Kemudian faktor internal karena partainya telah mengalami perubahan orientasi kerakyatan terutama para kader PDIP yang menjadi pejabat publik.
"Secara obyektif saya harus sampaikan, kita belum mencapai fase sebagai partai modern yang ideal tetapi secara bertahap justru kehilangan wataknya sebagai partai kerakyatan," kata Mega.
Kukuh S. Wibowo/Imron Rosyid/Purwanto
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|