Koalisi LSM Minta Pemerintah Tinjau Strategi Pertahanan
Rabu, 30 Maret 2005 | 23:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah LSM dan pengamat militer yang tergabung dalam Koalisi untuk Keselamatan
Masyarakat Sipil mempertanyakan pernyataan KSAD, Letjen Joko Santoso, pada 22 Maret lalu
di depan Komisi Pertahanan DPR tentang rencana penambahan 22 markas komando teritorial
(koter). Dalam konperensi persnya di Jakarta, Rabu (30/3), mereka menuntut pemerintah
meninjau kembali strategi pertahanan.
Mereka yang tergabung dalam koalisi adalah, Rahlan Nasidik (Imparsial), Andi Wijayanto
(Fisip UI), Amirudin (ELSAM), Munarman (YLBHI), Usman Hamid (Kontras), Jaleswari
Pramudawardani (LIPI), dan Zumrotin (sebagai pribadi).
"Pembangunan Koter tidak merespon strategi pertahanan kita sebagai negara kepulauan.
Padahal harusnya, strategi berdasarkan kondisi geografis dimana sistem pertahanan laut
yang kuat, bukan darat," kata Jaleswari. Penambahan Koter tersebut, lanjut Dani, tidak
menjawab kelanjutan dari reformasi TNI yang telah digulirkan oleh TNI sendiri sejak 1998.
"(Harusnya) TNI mereformasi dirinya karena merespon perubahan dan dinamika lingkungan,"
kata Dani. Menurutnya jika penambahan Koter ini diteruskan artinya pemerintah tidak serius
mendorong reformasi TNI menjadi tentara yang profesional.
Mereka menolak pengembangan koter dan menuntut pemerintah segera melakukan review strategi
pertahanan, salah satunya mengkaji ulang keberadaan struktur teritorial dan mengganti
dengan konsep lain yang lebih efektif. "Postur pertahanan Indonesia harusnya lebih bertumpu
pada maritime based," kata Dani.
Menurutnya, kalau kemampuan pertahanan saat ini belum mencukupi kearah postur pertahanan
yang tertumpu pada maritime based, seharusnya langkah yang harus dilakukan adalah
melakukan efektifitas penggunaan anggaran dan bukan malah menambah koter yang justru
menimbulkan borosnya penggunaan anggaran.
Sedangkan untuk gelar pertahanan di darat, menurut Andy Wijayanto, sistem pertahanan
Indonesia seharusnya sudah berubah dari mengandalkan Perlawanan Rakyat Semesta (people wars)
bergeser ke Pertahanan Semesta (Total Defence). "Gelar pasukan juga berubah dari paralel
dengan administrasi struktur politik menjadi satuan-satuan tempur," kata Andy.
Andy menyarankan untuk 2005-2009 ini, Angkatan Darat mempertahankan dulu kondisi yang ada,
tanpa menambah Koter baru, dan perlahan-lahan mengedepankan apa yang TNI rencanakan untuk
membentuk satuan-satuan tempur menggantikan Koter, berupa Kodahan (Komando Daerah
Pertahanan). Sebab memang kata Andy, "Kalau sekarang TNI AD setuju Koter dibubarkan tapi
Kodahan belum siap maka pasukan (bekas Koter) akan ditempatkan dimana."
Sedangkan jika melanjutkan dengan menambah Koter-koter baru, maka bisa dibayangkan berapa
besar anggaran pertahanan akan dikeluarkan, bahkan bisa mencapai 30 samapi 35 persen dari
APBN. "Tidak ada presiden yang waras akan memberikan anggaran sebesar itu," ujarnya.
Selain itu, Koalisi menilai, alasan dan penilaian KSAD untuk melakukan penambahan Koter
telah melewati batas kewenangannya. Pernyataan KSAD seolah-olah menempatkan dirinya sebagai
Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang berhak melakukan evaluasi terhadap seluruh
kekuatan angkatan dan berhak merombak postur pertahanan. "Menhan hanya sekedar dijadikan
corong KSAD," kata Munarman.
Padahal seharusnya, kata dia, pemegang kebijakan bukan pada KSAD tetapi pada Menhan baik
secara normatif maupun dalam realitas politiknya. "Karenanya hal-hal yang sifatnya strategis
ini lebih baik digodog dulu secara politik dalam kapasitas sebagaimana diatur Undang-undang
yakni mengikutkan Pemerintah dan DPR," ungkapnya.
Agus Supriyanto-Tempo
