Nasional

Menteri Dibolehkan Angkat Pejabat Eselon I Non Karir
Minggu, 03 April 2005 | 03:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi menyampaikan bahwa pemerintah akan mengangkat pejabat-pejabat setingkat Eselon I dari berbagai kalangan di luar Pegawai Negeri Sipil karir di departemen masing-masing. “Tiap menteri bisa mengangkat tiga orang staf ahli khusus,” kata Menpan di Jakarta, Sabtu (2/4).

Menurut Taufiq, para staf ahli tersebut nantinya akan ditempatkan pada suatu departemen pemerintahan. Para staf ahli tersebut diangkat khusus untuk membantu kerja menteri berdasarkan keahlian mereka yang dibutuhkan oleh masing-masing menteri.

"Selama ini, tiap departemen memiliki pejabat eselon I, baik Dirjen, Deputi, maupun Staf Ahli yang berkarir di PNS," kata Taufiq. Menteri mempunyai Deputi atau Dirjen sesuai dengan kebutuhan departemen dan kementriannya dan pengangkatan Staf ahli sesuai dengan aturan, yakni diangkat sendiri olah menteri dengan Surat Keputusan Menteri.

Dengan aturan baru, staf ahli nantinya diangkat resmi di bawah Menteri dengan Ketetapan Presiden, meskipun bukan sebagai pejabat karir. Menteri-menteri yang membutuhkan staf ahli untuk membantu kerjanya tinggal mengajukan nama-nama, maksimal tiga orang tiap departemen atau kementrian kepada Menpan. “Masa jabatan mereka, selama jabatan menteri yang bersangkutan,” ujar menteri. “Rancangan Undang Undang mengenai pengangkatan staf ahli non-karir tersebut, sudah menjelang final, tinggal menunggu persetujuan dari presiden,” lanjut Taufiq.

Dalam aturan baru tersebut, setiap orang dari berbagai elemen yang memenuhi syarat-syarat sesuai keahliannya, dapat diangkat atas usulan menteri bersangkutan. "Mau dari partai, LSM, dan sebagainya, silahkan, siapa saja bisa,” kata Taufiq. Syarat-syarat untuk menjadi pejabat Eselon I ini juga kata Taufiq, sangat mudah. “Bahkan, tidak ada fit and proper test, tergantung keahlian yang dibutuhkan departemen dan diusulkan menteri,” kata Taufiq.

Ketika ditanya, apakah pengangkatan yang longgar tersebut tidak menjadi ajang KKN baru, Menpan hanya berharap agar semuanya bisa berjalan baik. “Saya tidak memiliki prasangka buruk, karena pasti dilakukan untuk bagaimana menteri mendapatkan orang terpercaya menjalankan roda pemerintahan di departemennya,” kata Taufiq. "Kalau Staf Ahli ini tidak memikirkan departemennya, buat apa diangkat,” lanjutnya.

Agus Supriyanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Drs. HM Feisal Tamin Drs. HM Feisal Tamin >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Dephan: TNI Belum Miliki Doktrin PertahananWarga Persiapkan Tahlilan 100 Hari TsunamiRawan Pangan di NTT Akibat Kebijakan Pangan yang Tidak TepatMengenang Politisi Dingin, Buya Ismail Hasan MetareumRumah Asuh The Habibie Center DiresmikanPresiden Pilih Mobil Jepang Untuk Kendaraan DinasRusia Siap Membangun Rumah Sakit Bergerak Di NiasNias Butuh Obat Untuk BedahKomnas HAM untuk Kasus Buyat Didemo MahasiswaPemerintah Akan Operasikan LP TerbukaBelum Jelas Keberadaan 3 WNI yang Diculik di SabahLSM Nilai TNI Tak Peka Soal Endang Suwarya Mayoritas Daerah Sudah Masukkan Calon Ketua Umum PAN Lembaga Internasional Akan Latih Pejabat Daerah LSM Aceh Tuduh Ada Penyalahgunaan Pembangunan Barak Sys Minta Restu Yudhoyono untuk Kongres Partai DemokratKongres Partai Demokrat Digelar Mei Warga Belgia di Nias Keluhkan Lambatnya BantuanKubu Suryadarma Rapat PlenoBantuan Belum Masuk Teluk Dalam, NiasPresiden Beri Selamat Kepada Megawati Indonesia Masih Beri Waktu Myanmar Jalankan Demoktratisasi Banyak Perusahaan Kayu di Papua Manipulasi PajakDeplu: Polisi Harus Kirim Surat ke Kehakiman BelandaWakil Presiden: Dialog Juga Harus dengan Lawan