Nasional

HAR Tilaar : Badan Hukum Pendidikan Neo Liberalisme
Selasa, 12 April 2005 | 19:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana pemerintah membentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada institusi pendidikan formal dicurigai pakar pendidikan, H.A.R Tilaar, dinilai tak lebih sebagai bagian representasi neo liberalisme dalam dunia pendidikan. Bank dunia dan International Monetary Fund dituding berada di balik rencana ini. "Jelas agenda neo liberalisme, pemerintah terlihat ingin cuci tangan dari tanggung jawabnya pada pembiayaan pendidikan," ujar H.A.R Tilaar saat ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Menyikapi Dampak Transformasi Sosial Budaya di Era Global bertempat di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa (12/4).

Melalui BHP, menurut Tilaar, pemerintah secara terselubung berupaya menghindarkan tanggung jawab penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 20 persen bagi pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Alasannya, "dengan bentuk itu, tuntutannya kemandirian institusi pendidikan sampai pada kemandirian pendanaan,"katanya.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Menurut Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Satrio Soemantri Brodjonegoro, pemikiran perlunya otonomi pada perguruan tinggi menjadi dasar pembentukan aturan ini. Satrio tak menampik pernyataan RUU itu merupakan perluasan dari status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang telah dikenakan kepada beberapa perguruan tinggi negeri sebelumnya. "Ya nantinya semua akan menjadi badan hukum,"ujarnya.

Rinaldi D Gultom

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::