Laporan Pemerintah Tentang Tsunami Belum Selesai

Rabu, 20 April 2005 | 15:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dipastikan tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan mengenai dana bantuan untuk bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara di konferensi internasional Badan Pemeriksa Keuangan sedunia yang berlangsung 25-27 April di Jakarta.

Menurut J. Handjari, Penanggungjawab audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk bantuan tsunami NAD dan Sumut kepada Tempo di kantornya, Rabu (20/4), “nanti terpaksa kita bilang ke forum konferensi, bahwa sedang kita selesaikan,” katanya.

Menurut Handjari, persoalan ini diketahuinya karena ketika terakhir kali BPK mengundang instansi pemerintah terkait, yakni Bappenas, Menko Kesra dan Bank Indonesia, selasa lalu, “mereka menyatakan laporan keuangannya masih belum selesai,” kata Handjari.

“Saya tidak tahu alasannya kenapa,” ujar Handjari. Menurut perkiraannya, hal ini terjadi karena pemerintah sejak awal terjadinya bencana, tidak siap dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Padahal, kata Handjari, BPK sudah mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan sistem pencatatan dan pelaporan dana bantuan untuk NAD dan Sumut sejak Januari lalu. “Namun setelah 3 bulan, dana bantuan tersebut masih belum jelas pertanggungjawabannya,” kata Handjari.

Sebelumnya, pemerintah telah minta waktu kepada BPK untuk menyelesaikan laporan keuangan selama dua minggu terhitung sejak pengembalian laporan pemerintah oleh BPK. Seperti ramai diberitakan sebelumnya, laporan yang diserahkan pemerintah tertanggal 25 Maret lalu, dinilai BPK tidak layak masuk katagori sebagai laporan keuangan.

Rencananya, laporan tersebut akan dilaporkan dalam konferensi internasional BPK dari negara-negara korban tsunami dan donor. “Kini sudah lewat dua minggu dari waktu yang diminta pemrintah dan kurang dari seminggu dari konferensi, pemerintah masih meminta waktu lagi, apa boleh buat,” kata Handjari.

Dian Imamah