Nasional

Pengamat Militer : Kebijakan Pertahanan Tanpa AS, Tepat
Kamis, 28 April 2005 | 03:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kecendrungan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kerja sama pertahanan dengan beberapa negara yang secara militer bersaing dengan Amerika Serikat seperti Cina, Rusia, Pakistan dan beberapa negara Eropa Timur, menurut pengamat militer Andi Widjajanto, dari segi politik menguntungkan Indonesia. "Paling tidak Indonesia tidak bisa didikte dan ini berguna bagi keseimbangan regional,"ujar Andi.

Andi mencontohkan Malaysia. Kebijakan pertahanan Malaysia membina kerja sama militer dengan negara-negara pesaing Amerika Serikat seperti Cina dan Rusia, membuat Malaysia bisa mengatur permainan dengan menarik Cina dan Rusia, sehingga Amerika tidak mudah menggoyang pertahanan Malaysia.

Menurut Andi, keputusan Indonesia tidak memilih Amerika sebagai rekanan dalam kerja sama pertahanan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah 2004 sampai 2009, tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. "Justru bagus, karena dalam masa transisi seperti sekarang kita harus bisa mencegah ketergantungan terhadap satu negara,"ujarnya.

Sejak awal pemerintahan Yudhoyono, beberapa negara sudah tercatat mengajukan tawaran kerja sama di bidang pertahanan. Tawaran sebagian besar datang dari negara-negara pesaing, bahkan dari negara yang ditekan Amerika seperti Korea Utara. Namun pemerintah rupanya telah menentukan dengan negara mana kerja sama pertahanan dilakukan. Dalam Bab Tujuh tentang kerja sama militer internasional Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005, ada tujuh kelompok negara yang akan didekati Indonesia yaitu Singapura, Malaysia, Philipina, India, Pakistan, Cina, Rusia dan negara-negara Eropa Timur. "Di bab itu Amerika sama sekali tidak disebut, saya tidak tahu apakah itu sengaja atau kelalaian, namun di PP itu terlihat jelas ada usaha mengangkat kembali peran Cina dan Rusia"kata Andi.

Bagaimanapun, menurut Andi, dalam membina kerja sama pertahanan, Pemerintah harus mengutamakan dua syarat, yakni pembelian tidak hanya berupa satu alat tetapi berupa paket, selain efisien juga untuk memudahkan dalam hal pemeliharaan. Syarat utama lainnya kerja sama itu bisa membentuk kemitraan pertahanan yang strategis.

Sunariah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::