DPR Desak Pemerintah Keluarkan Obligasi Pendidikan

Selasa, 03 Mei 2005 | 03:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi pendidikan mendesak pemerintah mengeluarkan obligasi pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya buruk.

“Kalau itu tidak cepat, kondisinya bisa semakin memburuk," kata Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi, kepada wartawan di sela-sela acara puncak Hari Pendidikan Nasional di SLB A Pembina Tingkat Nasional, Lebak Bulus Jakarta Selatan, Senin (2/5). Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Heri mencontohkan, sebelumnya pemerintah juga pernah mengeluarkan obligasi rekap bank disaat perbankan nasional kolaps. "Sekarang sekolah-sekolah kita banyak yang rontok," ujarnya. Oleh sebab itu, pemerintah juga diminta agar berani mengeluarkan obligasi pendidikan.

Kebutuhan anggaran untuk membantu perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di seluruh Indonesia, dia memperkirakan mencapai Rp 18 triliun. Jumlah tersebut menurut Heri, tidak banyak jika dibandingkan dengan bantuan terhadap bank-bank kolaps yang mencapai lebih dari Rp 600 triliun.

Dana sebesar Rp 18 triliun, diakui politisi dari Fraksi PDIP itu, bukan jumlah sedikit. Karena itu jika pemerintah mengeluarkan obligasi pendidikan dengan bunga yang menarik, ia yakin banyak perusahaan yang mau membeli obligasi tersebut. Dimas Adityo