Rp 150 Miliar untuk Penanganan Busung Lapar

Senin, 30 Mei 2005 | 13:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengalokasikan Rp 150 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan kejadian luar biasa (KLB) busung lapar di seluruh Indonesia.

"Itu untuk setahun," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari usai rapat kerja Pekan Kesehatan Nasional (PKN) di Kantor Menko Kesra, Jakarta, Senin (30/5).

Dengan anggaran itu, Puskesmas harus mau menerima penduduk miskin untuk dilayani. Sebelumnya, ada berita tentang Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menolak melayani penduduk miskin. "Itu kami teliti betul. Sangat disayangkan jika ada, karena penduduk miskin bukannya gratis, tapi dibayarkan pemerintah," kata Siti Fadilah.

Pemerintah telah mencanangkan dua program nasional, Pekan Kesehatan Nasional dan Bulan Bakti Gotong Royong, untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Yudoyono tentang pengembangan kesehatan masyarakat.

"Sebagai langkah intensifikasi dan eksentifikasi pelayananan kesehatan untuk mendorong gerakan kesehatan masyarakat melalui Pekan Kesehatan Nasional," kata Menko Kesra Alwi Shihab.

Alwi menambahkan, penanggulangan busung lapar menjadi salah satu bagian program tersebut. Ada dua penanggulangan busung lapar dalam program ini, yaitu pemberian tambahan makanan dan mengaktifkan kembali PKK dan Posyandu.

"Penyebab busung lapar di NTB sejauh ini diketahui akibat keluarga miskin belum dapat gizi yang baik dan ketidaktahuan orang tua tentang penyakit kronis yang diakibatkan busung lapar," katanya.

Menurut Menteri Dalam Negeri M. Maruf, awalnya pencanangan dua program ini direncanakan Mei, namun ditunda hingga Juni. Recananya, pencanangan Pekan Kesehatan Nasional dimulai dari Kabupaten Wonogiri dan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat di Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah. "Hari H-nya tinggal menunggu waktu luang Presiden," kata Mendagri.

ami afriatni