Perpres 36/2005 Penjajahan Model Baru
Rabu, 10 Agustus 2005 | 17:59 WIB
TEMPO Interaktif, Purwokerto:Sekitar tiga ratus anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Jawa Tengah Rabu (10/8)menggelar aksi menuntut dicabutnya Perpres Nomor 36 tahun 2005. Peraturan Presiden itu dinilai menginjak-injak Hak Azasi warga negara. Pengertian kepentingan umum dalam Perpres itu dianggap bisa dan poin-poinnya justru bertentangan dengan kepentingan rakyat yang seharusnya dilindungi.
LSM yang hadir adalah Aliansi Gerakan Reforma Agraria
Jawa Tengah-DIY, Serikat Paguyuban Petani Qadriyah
Thoyyibah, Serikat Petani Pasundan dan Organisasi Tani
Jawa Tengah, Satu-satunya organisasi dari kampus yang
ikut dalam aksi adalah Front Mahasiswa Indonesia.
Aksi digelar di depan patung Jenderal Soedirman,
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mulai pukul
13.30 WIB. Ratusan massa yang hampir seluruhnya
aktivis gerakan tani membuat suasana demonstrasi
berlangsung panas. "Perpres itu jelas-jelas bentuk
kesewenangan dan sangat tidak mencerminkan kepentingan
rakyat. Negara merampas hak rakyat,"ujar Bagus
Munaraya, Koordinator aksi.
Salah satu peserta aksi Ade Irawan yang juga anggota
Paguyuban Petani Banyumas (PPB) menyatakan, yang memicu perlawanan terhadap Perpres adalah soal tanah warga yang sewaktu-waktu bisa diminta negara dengan mengatas-namakan kepentingan umum. "Ada 21 poin yang disebut kepentingan umum. Namun, semuanya tidak mencerminkan kebutuhan rakyat seperti pembangunan jalan tol atau waduk,"kata Ade.
Seharusnya, ada penjelasan yang terbuka mengenai definisi kepentingan umum sebelum diturunkan dalam poin-poin tertentu. "Namun, Perpres itu tidak menjelaskan secara jelas apa itu kepentingan umum.Apakah jalan tol itu kebutuhan mendasar bagi rakyat? Tafsir kepentingan umum dalam Perpres ini benar-benar berada di tangan penguasa dan itu sama saja dengan penjajahan,"kata Ade.
Selain mengusung spanduk besar berisi "Tolak Perpres
36", para peserta aksi juga menggelar aksi poster dan
melakukan orasi bergiliran mewakili setiap lembaganya.
Suasana kampus yang ramai membuat para peserta aksi
yang mengenakan seragam kaus hitam itu menarik
perhatian para pemakai jalan.
Ade menjelaskan, aksi itu bentuk pernyataan sikap
setelah perwakilan LSM itu menggelar seminar dengan
tema yang sama di Kampus Fisipol Unsoed beberapa jam
sebelumnya. "Dari ruang seminar itu kami lalu sepakat
untuk menolak tegas Perpres yang tidak mencerminkan
kebutuhan rakyat melainkan hanya akan menjadi pembenar
bagi penguasa merebut tanah milik rakyat,"katanya.
Ari Ai HS
