Para Hakim Keluhkan Kesejahteraan Kepada Presiden Yudhoyono

Selasa, 20 Desember 2005 | 19:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Para hakim dalam tatap muka dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (20/12), mengeluhkan minimnya anggaran untuk kesejahteraan mereka. Ketua pengadilan tinggi Pekanbaru, Sartono berharap lembaga kehakiman mendapatkan porsi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Itulah harapan kami yang berada di daerah,"katanya.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cholilul Rahman, berharap minimnya kesejahteraan para hakim tidak menjadi peluang pihak lain untuk menggoda dan merayu hakim. Kehormatan hakim dan pengadilan, menurutnya, merupakan sebuah keniscayaan.

Namun, ketidakberdayaan dan kekurangan yang dialami para hakim, seyogyanya tidak dimanfaatkan. "Tidak merupakan peluang untuk dirayu atau digoda. Kemana dan kepada siapa lagi kami harus mengadu?"ujarnya. Ia berharap ada keseimbangan dan keadilan soal kesejahteraan ini.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, Sudarto, menyatakan, selama ini perlengkapan operasional peradilan TUN mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Namun, Menteri Dalam Negeri telah menggariskan, jangan sampai pemerintah daerah memberikan bantuan kepada instansi vertikal, termasuk peradilan. Penghentian bantuan dari pemerintah daerah itu tentu akan menimbulkan sejumlah kesulitan. "Kami mohon kebijaksanaan Presiden untuk meningkatkan anggaran rutin bagi pembinaan di peradilan TUN,"katanya.

Menanggapi keluhan itui Presiden Yudhoyono menyatakan, perlunya peningkatan kapasitas di lembaga peradilan dalam arti umum adalah termasuk peningkatan kesejahteraan. "Saya kira supaya adil, karena saya juga memiliki harapan kepada korps kehakiman dan lembaga peradilan,"katanya.

Dimas Adityo