Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Kalla Minta Maaf Tak Bisa Bantu Temannya yang Korupsi
Senin, 02 Januari 2006 | 13:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden dan wakilnya tidak lagi bisa melakukan intervensi dalam penegakan hukum. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, ini karena aparat hukum telah independen dan sangat takut terhadap tekanan publik dalam penegakan hukum.

Ia menambahkan, penegakan hukum ini juga sangat penting untuk meningkatkan gaji aparat. Jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terselamatkan dan biaya ekonomi tinggi bisa dihilangkan, kata dia, pemerintah bisa memberikan gaji lebih besar.

"Jadi kami minta maaf kepada teman-teman yang minta 'bantuan'," kata Kalla dalam peluncuran buku berjudul Memerangi Korupsi di Bursa Efek Jakarta, Senin (2/1).

Kalla mengatakan, kondisi saat ini benar-benar transparan dan kondusif untuk penegakan hukum. Publik dan pers sangat kritis terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk perilaku aparat dalam menegakkan hukum. Mulai dari gaji pejabat hingga perkara korupsi menjadi perhatian banyak pihak.


"Sekarang saya seperti hanya memakai pakaian dalam
saja," kata dia disambut gelak hadirin.

Ketua Umum Partai Golkar itu bercerita mengenai seorang mantan menteri yang ditahan Kejaksaan Agung. Sempat terlontar dari dirinya kepada Presiden untuk meminta penahanan mantan menteri itu dilakukan di rumah saja.

Presiden, kata dia, setuju dengan permintaan itu. Namun, Kejaksaan Agung ternyata tidak berani melakukannya karena takut kepada protes publik.

Kalla juga mengaku malu berdiri di podium mengingat hasil survei Transparansi Internasional Indonesia. Menurut hasil survei itu, DPR dan pemerintah menjadi lembaga terkorup pertama dan dan kedua yang paling korup. "Jadi yang pertama dan kedua itu hadir di sini," kata dia disambut tawa para tamu.

Ia mengatakan, karena Golkar partai terbesar di Indonesia tidak bisa dipungkiri besar juga kaitannya dalam korupsi. Ia lalu mengaku memelopori kebiasaan untuk berhemat di Golkar.

Buku Memerangi Korupsi ditulis oleh Ian McWalters, jaksa dari Hongkong. Ia terkenal dalam penegakan hukum dalam memerangi korupsi. budiriza

Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik TIJAWAB<spasi>brk71629<spasi>komentar dan kirim ke 9333

Dari Arsip Majalah TEMPO
Basmi Korupsi tanpa Somasi | 11 April 2005
Ramai-ramai Ganti Posisi | 04 April 2005
Dalam Intaian Tim Rasul | 21 Maret 2005
Kami akan Membela Mereka Habis-Habisan | 21 Pebruari 2005
Tempo, 30 April 1983 | 21 Pebruari 2005
Tak Cukup Perjanjian Ekstradisi | 21 Pebruari 2005
Perjuangan Menggugat 'Suaka' | 21 Pebruari 2005
Belajar dari Kasus Hendra Rahardja | 21 Pebruari 2005
Sajian Rawan di Meja Perundingan | 21 Pebruari 2005
Selarik Senyum dengan Interupsi | 21 Pebruari 2005
>>selengkapnya ::

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Menteri koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), M Jusuf Kalla memberi keterangan pers perihal evaluasi pelaksanaan penyaluran dana konpensasi pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) 2000 dan 2001 di kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 14/06/02. [TEMPO/ Bagus Indahono; K8A/114/2002; 20020701]. Menteri koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), M Jusuf Kalla memberi keterangan pers perihal evaluasi pelaksanaan penyaluran dana konpensasi pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) 2000 dan 2001 di kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 14/06/02. [TEMPO/ Bagus Indahono; K8A/114/2002; 20020701].
M Jusuf Kalla memberi keterangan pers
M Jusuf Kalla memberi keterangan pers
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Wakil Presiden Kembali Sehat
Tak Ada Pengetatan Penjagaan Wakil Presiden
Wakil Presiden Flu Berat Tak Bisa Hadiri Natal
Flu Berat, Wakil Presiden Harus Istirahat
Ketua DPR Pertanyakan Kriteria Parlemen Sebagai Institusi Terkorup
Todung Minta Presiden Tangkap Koruptor Kakap
Wapres Tegaskan Pemerintah Berjihad Sejahterakan Rakyat
Wapres Minta Diberi Hak Jawab
Wapres: Sulawesi Sebaiknya Andalkan Kelapa Sawit
Indonesia Tetap Dianggap Paling Korup se-Asia
> selengkapnya...


Referensi

Kronologi 100 Hari Pemerintahan Yudhoyono
Akbar Gandeng Wiranto Hadapi Jusuf Kalla
Sejahtera Dulu, Baru Berantas Korupsi
Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah
Laporan Penelusuran Penyumbang “Bermasalah ”
> selengkapnya...

Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [4]


Berita Terakhir

Ryugyong Dibangkitkan dari Koma
Dua Desa di Kwamki Lama Kembali Bentrok
9.000 Anak Di Banten Menderita Gizi Buruk
Kabupaten Batubara Kekurangan Dana Selenggarakan Pilkada
Karena Ditekan, Glenn Suap Urip Rp 1 Miliar

<< January,2006>>
MSnSl RK JS
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data