Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Belum Berjalan Optimal
Minggu, 29 Januari 2006 | 22:25 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim pemantau Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) dari perguruan tinggi menilai program asuransi kesehatan masyarakat miskin (askeskin) di bidang kesehatan belum berjalan optimal dalam melayani kesehatan masyarakat miskin.
Menurut Sukamdi, staf pengajar Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam tim, anggaran sebesar Rp. 3,8 triliun untuk askeskin belum mampu menutupi kebutuhan anggaran seluruhnya. "Penyebabnya adanya perbedaan hasil identifikasi jumlah penduduk miskin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Sukamdi akhir pekan lalu dalam Pemaparan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PKPS BBM Tahun 2005.
Untuk menutupi kekurangan anggaran ini, kata Sukamdi, beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan menyediakan anggaran untuk masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam askeskin.
Penyebab lain askeskin belum berjalan optimal adalah sosialisasi program yang miskin inovasi untuk masyarakat miskin yang pada umumnya berpendidikan rendah. Sukamdi mengatakan sosialisasi di tingkat pusat hanya dilakukan melalui media massa nasional. Sedangkan di tingkat daerah hanya melalui pertemuan di puskesmas dan pemasangan poster di rumah sakit.
Akibatnya baru sekitar 62 persen penduduk miskin mengaku telah memperoleh informasi tentang program PKPS BBM ini dan 43 persen di antaranya memperoleh informasi dari petugas medis di daerah. Hasil ini didapat dari survei yang dilakukan 56 perguruan tinggi terhadap 74.901 masyarakat miskin sebagai responden di 112 kabupaten.
Dari hasil survei itu, kata Sukamdi, sekitar 60 persen masyarakat miskin telah memiliki kartu miskin untuk memperoleh layanan askeskin. Sekitar 74,8 persen di antaranya mengaku pernah memanfaatkan kartu itu untuk memperoleh layanan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah.
Meski demikian, Sukamdi mengatakan para responden tersebut mengaku tidak dikenakan biaya baik dalam bentuk administrasi maupun pengobatan. "Karenanya program ini sangat bermanfaat untuk mengurangi beban biaya kesehatan keluarga miskin," kata dia.
Hasil survei menunjukkan program ini memenuhi kriteria 'tepat' lebih dari 60 persen. Askeskin telah memenuhi tepat sasaran sebesar 84,97 persen, tepat jumlah 88,74 persen dan tepat waktu 60,75 persen.
Ke depannya perguruan tinggi mengusulkan untuk melibatkan musyawarah warga dalam menentukan jumlah data penduduk miskin yang berhak menerima dana PKPS BBM. Menurut Wiyono, staf pengajar Universitas Muhammadiyah Malang, tim tidak meragukan data penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik. "Namun ketika menyangkut penetapan kriteria miskin secara perorangan (by name), itu menjadi masalah," kata dia.
Sebab dengan menggunakan kriteria yang mirip, orang yang sama memiliki status berbeda antara BPS dengan hasil musyawarah warga. Tim mengusulkan data yang dimiliki BPS perlu diverifikasi melalui musyawarah warga.
Menanggapi usulan musyawarah warga ini, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengaku sangat antusias. "Saya menyambut baik usulan musyawarah keluarga dalam penentuan kriteria masyarakat miskin penerima PKPS BBM," kata Fadilah. Dia juga menjanjikan anggaran sebesar Rp. 1,2 triliun sisa program askeskin tahun lalu akan digulirkan untuk tahun ini.
Ami Afriatni-Tempo
Komentar Anda :