Pemerintah Diminta Naikkan Anggaran Konservasi

Jum'at, 17 Februari 2006 | 03:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah diminta meningkatkan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. "Anggaran yang ada saat ini masih jauh dari ideal," kata Manajer Kebijakan dan Keuangan Konservasi The Nature Conservancy, Abdul Halim, kepada Tempo, Kamis (16/1).

Minimnya anggaran yang ada, lanjut dia, membuat pengelolaa kawasan konservasi di Indonesia tidak efektif. Anggaran tersebut, terutama dibutuhkan untuk pengawasan kawasan konservasi di taman nasional.

Pengawasan yang paling minim, kata Abdul, ada pada lokasi konservasi di laut yang menurutnya membutuhkan biaya sangat besar. “Tidak adanya patroli rutin menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaranperaturan kawasan konservasi laut seperti pencurian ikan,” ujarnya.

Penambahan anggaran juga diperlukan untuk pembangunan pos penjagaan serta untuk penelitian dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Menurut Abdul, Indonesia dapat meminta bantuan dari negara donor untuk menambah kekurangan anggaran pengelolaan kawasan konservasi. Syaratnya, Indonesia harus tunjukkan komitmen dengan menaikkan anggarannya, “Baru pendonor mau menyumbang," tegas dia.

Pada konferensi ke tujuh Konvensi Keanekaragaman Hayati di Kuala Lumpur, Februari 2004, terungkap bahwa anggaran untuk kawasan konservasi di Indonesia hanya sekitar US$ 2,35 per hektar. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dari negara-negara
ASEAN lainnya, seperti Thailand yang menganggarkan sebesar US$ 20,65 per
hektar. Konferensi memutuskan pendanaan pengelolaan kawasan konservasi di kawasan ASEAN minimal US$ 18,3 per hektar per tahun. Oktamandjaya Wiguna