Tim Advokasi Aceh Melobi Megawati

Kamis, 23 Februari 2006 | 20:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Advokasi untuk Rancangan Undang Undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) yang terdiri dari unsur DPRD dan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, kemarin. Tim yang berjumlah 33 orang itu dipimpin Pejabat Gubernur Aceh Mustafa Abubakar.

"Kami berharap ibu Megawati mendukung pembahasan RUU Pemerinahan Aceh agar lancar dalam pembahasan dan selesai tepat waktu," kata Mustafa. Dia juga menyampaikan mengenai perkembangan situasi di Aceh yang suasananya disebut sudah sangat terbuka dan menginternasional seperti di Bali.

Sementara itu, Megawati yang didampingi Sekjen PDIP Pramono Anung dan fungsionaris lainnya seperti Sutjipto, Sidharto Danusubroto, dan R.K. Sembiring Meliala, menyatakan jika nota kesepahaman antara pemerintah dan GAM disandingkan dengan RUU Pemerintahan Aceh. "Kalau disandingkan, saya kira ini absurd," ujarnya.

Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan soal nota kesepahaman sebelum pembahasan RUU Pemerintahan Aceh. Menurutnya, nota kesepahaman juga harus dijelaskan kepada seluruh rakyat, bukan hanya warga Aceh. Sikap tersebut, kata dia, bukan berarti PDIP antipati terhadap masalah Aceh, tapi karena partai yang dipimpinnya tetap menjunjung konstitusi.

Mantan Presiden itu menilai apa yang didapat Aceh sudah banyak, mulai dari daerah istimewa, otonomi daerah, dan otonomi khusus. "Hanya saja jangan mencoba memisahkan diri dari NKRI," tegasnya.

Megawati juga mempertanyakan perwakilan GAM di luar negeri yang nyata-nyata bukan merupakan warga negara Indonesia. "Hasan Tiro itu orang asing. Kalau memang dia seorang pemimpin Aceh, datang dong ke Aceh, kenapa harus sembunyi di luar negeri," ujarnya.

Mega menyatakan sangat mungkin terjadi perubahan dalam RUU yang diajukan pemerintah. Prinsipnya, kata dia, kalau RUU itu menyimpang dari konstitusi fraksinya akan menolak. Ia menyatakan, RUU tetap bisa dibahas dalam Pansus di DPR. "Mari kita sandingkan, tapi yang penting jangan pisah dari NKRI," ujarnya. Pramono