Walhi MInta Pemerintah Transparan
Sabtu, 01 April 2006 | 04:08 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia meminta pemerintah transparan mengenai informasi sistem pengelolaan kehutanan. “Pemerintah selalu menutup-nutupi, contohnya tentang pengaktifan kembali lima HPH di Aceh," kata Sofyan, Disaster Manajemen Walhi di Jakarta kemarin.
Sofyan menceritakan, dalam pertemuan Walhi dengan DPRD Simeulue, para wakil rakyat itu mengaku tak tahu menahu tentang pengaktifan HPH PT Krueng Sakti. Lembaga swadaya masyarakat itu curiga dengan ketidaktahuan parlemen daerah.
22 Maret lalu, Walhi mengkritik kebijakan Menteri Kehutanan yang mengaktifkan lima Hak Pengusahaan Hutan di Aceh untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam rekonstruksi Aceh. Lima perusahaan itu, PT Aceh Inti Timber, PT Lamuri Timber, PT Krueng Sakti, PT Raja Garuda Mas Lestari, dan Kopontren Najmussalam.
Nieke Indrietta





