PKB Gus Dur Tetap Dukung Pemerintah
Jum'at, 09 Juni 2006 | 01:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Marwan Dja'far, menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kendali KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hasil muktamar di Semarang tetap mendukung pemerintah secara konstruktif. “Apalagi kami memiliki tiga wakil di pemerintahan,” kata dia kepada Tempo kemarin.

Ketiga wakil dimaksud adalah Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal Saifullah Yusuf, dan Zanuba Ariffah Chasoh atau Yenny Wahid yang menjadi staf ahli presiden.

Ia menanggapi sikap para kiai penyokong PKB hasil Muktamar di Surabaya yang menilai Presiden tak lagi berpihak kepada mereka. Sebab Pengadilan Jakarta Selatan justru memenangkan gugatan PKB hasil Muktamar Semarang, dan melarang kubu partai itu menggunakan atribut PKB yang sama. Mereka juga mengancam akan mengevaluasi dukungan terhadap Presiden Yudhoyono.

Marwan justru memuji sikap pemerintah yang tak ikut campur dalam urusan konflik PKB. Dia berharap, siapa pun tak menarik-narik pemerintah dalam putusan pengadilan menyangkut konflik internal partai.

Juru bicara kepresidenan Andi Alfian Malarangeng mnegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah ikut campur dalam putusan pengadilan menyangkut konflik internal di tubuh PKB. "Kan ada pembagian tugas dalam trias politika. Bahkan putusan pemerintah, peraturan pemerintah pun bisa dibatalkan oleh pengadilan," kata dia.

Mohammad A.S Hikam menyarankan jika ada salah satu kubu yang kalah dalam konflik PKB, sebaiknya mendirikan partai baru. Di negara manapun, kata dia, tidak ada konflik partai yang diselesaikan di pengadilan. “Biasanya, kalau salah satu kubu kalah, bukan di bawa ke pengadilan, tapi buat partai baru. Tapi belum tentu didukung rakyat,” ujar politisi PKB tersebut.

Hikam yang pernah dikenal sebagai pengamat, menduga konflik di PKB sengaja dipelihara oleh pihak di luar PKB. Konflik ini akan terus terjadi hingga 2009. “Kepentingannya, ya politis.”

Menurutnya, persoalan PKB saat ini justru ada di tangan pemerintah. Jika pemerintah, yang diwakili Departemen Hukum dan Perundang-undangan langsung mengakui salah satu kubu, dia yakin persoalannya tidak akan berlarut-larut. “Kalau salah satu sudah diakui, saya jamin setelah itu mereka akan rekonsiliasi. Kalau tetap ngotot, ya buat partai baru,” paparnya. Raden Rachmadi dan Jobpie Sugiharto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Mahfud MD dan AS Hikam >>selengkapnya ::