Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan

Rabu, 26 Juli 2006 | 16:31 WIB

TEMPO Interaktif, Purwakarta: Pakar lingkungan dari Bandung, Otto Soemarwoto, mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah. Keenam tolok ukur itu diyakininya akan mampu menjadi kriteria keberhasilan seorang kepala pemerintahan.

Tolok ukur itu meliputi pro dengan bentuk negara kesatuan RI, pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro kesetaraan jender, pro penciptaan lapangan kerja dan harus antikorupsi, kolusi serta nepotisme.

Menurut pengajar di Universitas Pajajaran Bandung itu, yang dimaksud dengan pro lingkungan hidup bisa diukur dengan indeks kesesuaian. Dia mencontohkan nisbah luas hutan terhadap luas wilayah, nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau dan kualitas udara.

Pro rakyat miskin bukan berarti anti orang kaya. Yang dia maksud adalah rakyat miskin memeelukan perhatian khusus. Mereka selama ini tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah dan tidak bermodal, sehingga daya saingnya juga rendah.

Pro rakyat miskin diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kemiskinan manusia (IKM). "IPM telah digunakan oleh Jawa Barat, tetapi IKM nya belum, sehingga tidak bisa dijadikan tolok ukur pembangunan yang menentukan," Otto mengungkapkan.

Otto juga mencontohkan pola pembangunan yang tidak pro lingkungan seperti di sekitar Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Pabrik dibangun di tengah permukiman. Akibat salah urus berdampak pada lingkungan sosial, pencemaran di mana-mana.

Nanang Sutisna