Sertifikasi Guru Rawan Penyimpangan
Kamis, 17 Agustus 2006 | 19:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sertifikasi guru yang akan dilakukan Departemen Pendidikan Nasional dari akhir tahun ini sampai 10 tahun ke depan, dianggap rawan penyelewengan. "Kami pesimis sertifikasi ini hanya dijadikan proyek saja," kata Retno Listyanti, Guru SMUN 13 Jakarta kepada Tempo kemarin.
Menurut wanita berjilbab ini, selama ini di dunia pendidikan, sangat kental permainan uang dalam setiap kegiatan yang dikeluarkan pemerintah. Ditambah proses sertifikasi ini dilakukan oleh Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yang ditunjuk pemerintah. "Tetap ada peluang untuk jual beli sertifikat," katanya.
Pemerintah, memahami kerisauan para guru tersebut. "Kemungkinan penyelewengan tetap ada. Kami juga meminta guru turut menjadi pengawas serifikasi ini," kata Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal kepada Tempo kemarin.
Pemerintah di akhir tahun ini akan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan sertifikasi kepada semua guru di Indonesia yang berjumlah 2,7 juta. Sekitar 900 ribu guru yang sudah sarjana atau D-IV akan lebih didahulukan. Uji ini dilakukan setiap tahun selama sepuluh tahun, dan menambah penghasilan guru hingga seratus persen.
Namun Fasli menjamin, LPTK yang ditunjuk sangat ketat proses penyeleksiannya. Kriteria seleksi yang dilakukan antara lain tingkat profesionalisme, kualitas akademik, serta kemampuan menjangkau guru di setiap pelosok daerah. "Untuk guru di daerah, akan dilakukan sistem jemput bola," katanya.
Retno meragukan hal ini, menurut guru yang pernah bersitegang dengan Akbar Tanjung ini, sertifikasi sangat sulit dilakukan di daerah. Selain lokasinya sangat terpencil, kualitas mereka juga tidak akan bisa disamakan dengan guru yang ada di kota. Walaupun dari segi pedagogi, guru di daerah punya kelebihan kedekatan dengan para murid dan budaya setempat. "Sertifikasi tidak mencerminkan kualitas guru," katanya.
Ditambah, bagi guru yang belum sarjana, menurut Ratna, walaupun iming-iming gaji guru menjadi berlipat, namun berpa uang yang harus dihabiskan bagi mereka untuk kuliah lagi. "Masa yang usdah tua disuruh kuliah lagi," katanya.
Pemerintah mengaku sudah mengantisipasi hal ini. Menurut Fasli, akan disediakan beasiswa bagi para guru untuk dikuliahkan. Walaupun mereka harus rela mengantri dan bersaing dengan para guru lain untuk mendapatkan beasuiswa yang terbatas itu. "Kalau mau cepat lebih baik kuliah dengan biaya sendiri," katanya.
Mustafa Moses
