Pasukan Perdamaian Tak Bisa Berangkat Tanpa Restu Israel

Rabu, 30 Agustus 2006 | 20:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Keputusan keberangkatan pasukan perdamaian Indonesia ke Libanon Selatan harus menunggu restu Israel. Menurut pengamat militer Edy Prastyono restu Israel diperlukan Indonesia untuk memudahkan koordinasi di lapangan.

“Kalau Israel tidak setuju, bagaimana koordinasi lapangan?” ujarnya kepada wartawan Rabu (30/8). Edy menjelaskan dalam pasal 11c resolusi 1701 disebutkan bahwa pasukan perdamaian mengkoordinasikan aktivitasnya kepada pemerintah Libanon dan Israel.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda di Belanda beberapa waktu yang lalu, Indonesia tunduk kepada PBB dan tidak akan berpihak, Edy mengatakan permasalahannya bukan pada posisi dan sikap Indonesia sebagai pasukan perdamaian. “Kalau prinsip pada bab 6 pasukan perdamaian bukan masalah Indonesia atau negara lain mau taat. Tapi negara yang bertikai setuju atau tidak?” jelas Edy.

Oleh karena itu, Edy berpendapat, keberangkatan pasukan perdamaian ke Libanon lebih baik menunggu perkembangan di Timur Tengah. “Kalau perlu sambil menekan Israel,” kata Edy. Resolusi 1701 memberikan keuntungan bagi Israel. “Kalau nentang-nentang terus (Israel) malah rugi,” tambahnya. Jadi, lanjut Edy, lebih baik Israel membangun citra. Rieka Rahadiana