Dana Pengiriman Pasukan ke Libanon Dipertanyakan

Kamis, 07 September 2006 | 19:46 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan asal dana untuk membiayai pasukan perdamaian ke Libanon. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, biaya pengiriman pasukan seharusnya bukan menjadi tanggung jawan pemerintah. "Kami akan menolak kalau biaya pengiriman pasuka ke Libanon diambilkan dari pemotongan anggaran TNI lainnya," kata dia, Kamis.

Menurut Tjahjo, kalau pengiriman pasukan TNI ke Libanon atas permintaan PBB dan bertugas atas nama PBB, dengan sendirinya PBB memberikan alokasi anggaran kepada TNI. Tjahjo mengatakan, PDI Perjuangan sangat mendukung rencana pengiriman pasukan tersebut, tetapi dengan catatan ada permintaan dan penugasan resmi oleh PPB kepada pemerintah RI.

"Saya khawatir biaya sebesar Rp 355 miliar yang diajukan dalam APBN Perubahan itu hasil dari pemangkasan kegiatan-kegiatan TNI," ujarnya.

Pemerintah sebaiknya tidak mengorbankan alokasi dana lain. Menurut Tjahjo, kepentingan dalam negeri harus diutamakan daripada kepentingan luar negeri.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan anggaran untuk pembiayaan pasukan perdamaian Indonesia ke Libanon sebesar Rp 355.075.540.000. Bujet itu diharapkan dapat dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2006.

Menurut Mulyani, anggaran untuk mengirim pasukan ke Libanon tersebut bisa diambil dari realokasi anggaran dari pos kebutuhan mendesak (Pos 69) serta pos subsidi dan transfer untuk kebutuhan mendesak (Pos 62) APBN Perubahan 2006.

Imron Rosyid