Jaleswari Pramodhawardani: Saya Tak Mau Tentara Terus Disalahkan

Jum'at, 06 Oktober 2006 | 00:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mungkin karena selama ini dianggap sebagai isu sensitif, tak banyak peneliti yang mau mendalami isu dunia militer. Apalagi memasuki wilayah anggaran dan bisnis militer. Jaleswari Pramodhawardani adalah satu dari peneliti yang nekat menerobosnya. Padahal dasar pendidikannya adalah ilmu komunikasi dan menulis tesis di Universitas Indonesia tentang lesbianisme.

"Saya selama ini berpikir tentara itu baik-baik saja. Ternyata, ketika reformasi, baru ketahuan ada yang tidak beres," kata putri seorang purnawirawan marinir ini. Lantas apa pendapatnya soal bisnis TNI dan upaya untuk membenahinya? Tempo mewawancarai ibu Widi, 12 tahun, dan Gendis, 9 tahun, ini dalam dua kesempatan pekan lalu. Berikut ini petikannya.

Sebagai perempuan, kenapa tertarik mengkaji soal militer?
Sebetulnya kajian utama saya soal perempuan, itu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Universitas Indonesia. Perempuan kan sering menjadi korban kekerasan, sedangkan TNI adalah simbol kekerasan. Keduanya ada di Aceh. Fachry Ali suka sekali dengan alasan saya ini, ha-ha-ha.... Sementara itu, di Indonesian Institute, kajian saya soal militer.

Saya ini anak tentara, marinir. Keluarga saya umumnya tentara. Saya selama ini berpikir tentara itu baik-baik saja. Ternyata, ketika reformasi 1998, baru ketahuan ada yang tidak beres dengan tentara. Saya merasa terpanggil, karena tidak mau tentara terus disalahkan. Banyak teman-teman yang mulai mengamati tentara sejak awal tapi tidak ada yang mau masuk wilayah anggaran dan bisnis TNI. Karena mereka sudah mencoba tapi seperti nabrak-nabrak tembok.

Hubungan dengan ayah dan keluarga?
Adik saya yang letnan kolonel di Angkatan Laut sering jadi teman diskusi. Dia banyak mengkritik saya. Saya pikir itu bagus. Dia mengingatkan saya, "Mbak, hati-hati, lo, Mbak. Peneliti bukan NGO (aktivis lembaga swadaya masyarakat)." Maksud dia, saya harus melakukan kajian sebagai dasar untuk berbicara. Walau ini debatable karena NGO juga menggunakan kajian.

Menurut Anda, bisnis TNI bisa dibereskan?
Ya, kan undang-undangnya meminta dalam waktu lima tahun, TNI bebas dari bisnis. Tapi sampai saat ini saya belum melihat ada tanda-tanda akan dibereskan. Seharusnya 16 Agustus lalu sudah ada sinyal bagaimana mestinya. Saat ini memang sedang diselesaikan peraturan presiden soal badan pengelola aset bisnis TNI itu. Tapi bagaimana kabar rancangan peraturan itu belum terdengar seperti apa.

Apa masalahnya?
Sudah lama masyarakat kita dihegemoni oleh pemikiran militerisme. Sudah 61 tahun hegemoni itu, sampai kami--working group yang memperhatikan persoalan TNI--melakukan road show ke lima kota: Medan, Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Di saat itu kami kaget, ternyata mind-set-nya semua berpikir soal kasihan TNI, anggaran dari negara kecil, dan kesejahteraan prajurit rendah. Mind-set militerisme ini ada di kepala dewan perwakilan rakyat daerah, pemerintah daerah, juga pusat.

Dari internal TNI?
Memang ada resistensi. Dalam pertemuan kami dengan para jenderal, mereka mengaku merasa tidak diajak, tapi tiba-tiba harus menyerahkan bisnis yang sudah dibangun dan mereka pertahankan selama ini. Mereka berpikir, kok seenaknya saja. Apalagi yang mengambil (warga) sipil, yang tidak mereka percayai. Seorang jenderal bilang, "Anda lihat sendiri kan bagaimana, BPPN saja nggak beres."

Tapi begini, saya bertemu dengan Pak Sjafrie (Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Wakil Ketua Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI). Dia menanyakan bagaimana cara membereskan penyertaan saham dan komersialisasi aset. Jadi sebetulnya sudah ada niat dari beberapa orang. Tapi, kalau regulasi tidak dikeluarkan, mau gimana kerjanya?

Anda yakin Presiden Yudhoyono bisa mengatasi ini?
Harus. Kan ada amanat undang-undang. Ada bisnis yang sudah bisa didata, seperti yayasan dan koperasi. Kemarin, kalau tidak salah, jumlahnya 1.500-an. Namun, sejauh ini saya melihat belum ada political will dari Presiden untuk merealisasi Undang-Undang TNI. Hampir dua tahun undang-undang ini nganggur.

Adakah negara yang sukses membereskan bisnis militer?
Cina. Cuma butuh enam bulan, (Presiden) Jiang Zemin bisa membereskan ribuan bisnis Tentara Pembebasan Rakyat. Malah jumlahnya berlipat dari yang ada di Indonesia. Memang masih berproses sampai saat ini, tapi regulasinya cuma dalam hitungan bulan.

Apa saja langkah dia?
Cina juga trial and error dalam melaksanakannya. Jiang waktu itu tahu bakal ada resistensi. Nah, dia melakukan lobi terhadap petinggi militer. Mereka diikutsertakan dalam proses divestasi dan diberi kompensasi buat anggaran militer sampai berkali lipat. Argentina juga bisa menjadi contoh. Mereka membereskan bisnis sejak 1980-an dan berlangsung sampai sekarang. Lambat tapi dijalankan. Yophiandi Kurniawan