Pemerintahan SBY-JK Masih Mencari Citra

Minggu, 15 Oktober 2006 | 16:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Peneliti Ekonomi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla (SBY-MJK) masih mencari citra.

"Buktinya mereka baru melakukan segala sesuatu yang sifatnya kuantitatif atau bisa dinikmati kasat mata," kata Syarif saat dihubungi Tempo, Minggu (15/10).

Misalnya, kata dia, progres pelaksanaan dalam otonomi daerah dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. "SBY berhasil melakukan Pilkada masal seperti halnya sunatan massal," katanya.

Namun secara kualitas, menurut Syarif, masih diragukan. Dalam arti apakah Pilkada itu menjamin terciptanya demokrasi yang akuntabel dan kesejahteraan masyarakat. "Itu masih dipertanyakan," ujarnya.

Indikasi positif yang berbeda juga ditunjukkan dengan lebih berperannya partai politik ketimbang birokrasi dan militer. "Berbeda dengan jaman pemerintahan Soeharto dulu," katanya. Namun, saat ini masih terjadi konflik antar elit, baik dari elit di eksekutif maupun legislatif.

Selain itu, maraknya lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kepolisian, Komisi Yudisial dan sejenisnya hanya dibentuk untuk menjalankan fungsi ekspose saja. "Yang penting prosesnya kelihatan, diekspose, mendapatkan simpati," ujarnya.

KPK, menurut dia, sampai saat ini baru satu kasus yang bisa diselesaikan secara tuntas, yaitu korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan kasus besar lainnya, misalnya yang menyangkut debitur BLBI belum diusut tuntas. "Pemberantasan korupsi masih tebang pilih," jelasnya.

Padahal, kata Syarif, keberadaan lembaga independen mengindikasikan tidak berfungsinya lembaga-lembaga formal yang ada. "Kalau lembaga (formal) berfungsi dengan baik maka tidak perlu lembaga independen itu," katanya. Misalnya untuk pemberantasan korupsi, kepolisian bisa bekerja sama dengan kejaksaan.

Lagi pula, perlu anggaran yang sangat besar untuk membiayai lembaga independen triliunan. "Kalau anggaran itu bisa dialihkan untuk pembiayaan usaha kecil menengah, bisa lebih bagus," katanya.

Rini Kustiani, Tempo