Pers Bebas Penting untuk Basmi Korupsi

Jum'at, 27 Oktober 2006 | 17:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tanpa kemerdekaan pers, upaya membasmi korupsi akan sulit. Pendapat ini diutarakan Dr Daniel Kaufmann pada konferensi internasional "Communication for Development" di Roma, Itali, kemarin (26/10).

Setelah meneliti korelasi antara kondisi kemerdekaan pers dan kerawanan terhadap korupsi di semua negara di dunia, Direktur Global Program di World Bank Intitute ini menyimpulkan: "Negara yang persnya bebas berpeluang 70 persen untuk mengatasi masalah korupsi, sedangkan yang persnya tidak bebas hanya berpeluang 10 persen."

Pendapat Daniel Kaufmann didukung penuh Dr Anwar Ibrahim, bekas Perdana Menteri Malaysia yang berbicara pada acara yang sama. "Jika pers kami bebas, kemajuan ekonomi Malaysia pasti jauh lebih baik karena lebih bersih dari korupsi," katanya. Ia menilai pengekangan terhadap kemerdekaan pers di negaranya sebagai "penghianatan terhadap cita-cita para pendiri bangsa" dan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Efektifnya pengawasan pers dalam memberantas korupsi ini juga diutarakan Profesor Susan Rose-Ackerman, pengajar hukum dan pakar masalah korupsi di Universitas Yale, Amerika Serikat. "Contohnya terlihat dalam kasus di Peru. Pers mendapat uang suap dari para koruptor jauh melebihi anggota parlemen," kata penulis buku "Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform" ini.

Contoh yang diutarakan Profesor Ackerman adalah kasus penyuapan oleh Vladimiro Montesinos, Kepala Dinas Intelijen Peru pada pemerintahan Alberto Fujimori. Peristiwa penyuapan itu direkam dan belakangan disiarkan kepada publik. Montesinos "hanya" memberi US$ 15 ribu pada anggota partai oposisi bernama Alberto Kouri, padahal ia menawarkan US$ 500 ribu per bulan kepada pemilik stasiun TV Channel 2 agar tak mengudarakan pendapat partai oposisi, memberikan US$ 350 ribu kepada pemilik stasiun Channel 5 dan memberi US$ 50 ribu kepada pemilik Channel 9 agar tak menyiarkan liputan investigasinya. "Besarnya upaya penyuapan kepada para pemilik stasiun TV ini menunjukkan tingginya pengaruh mereka," kata Ackerman.

Pekan lalu Reporters Sans Frontier menempatkan kondisi kemerdekaan pers di Indonesia pada posisi ke 102 dari 168 negara yang diteliti lembaga nirlaba yang berpusat di Paris ini. Ini berarti sedikit lebih baik dibandingkan posisi tahun lalu, peringkat 105 dari 167 negara yang disurvei, tapi tetap masih masuk kelompok kelompok terbawah sepertiga negara-negara yang ada di dunia.

BHM