Komisi Hukum DPR Segera Panggil Pemilik Lapindo

Jum'at, 24 November 2006 | 02:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat segera memanggil manajemen PT Lapindo Brantas Inc, terkait semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami berharap, minggu depan sudah bisa memanggil mereka, terkait laporan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia," ujar anggota komisi itu, Nursyahbani Katjasungkana, kepada Tempo, Kamis.

Rabu lalu, Komnas HAM menyampaikan laporan penelitian mereka atas kasus semburan lumpur yang memaksa ribuan jiwa mengungsi dari tempat tinggal mereka. "Menurut Komnas HAM, ada pelanggaran hak atas tempat tinggal dan kepemilikan tanah masyarakat yang digenangi lumpur, "ujar anggota Komisi Hukum, Akil Mochtar.

Komisi Hukum, kata Nursyahbani, akan meminta penjelasan kepada Lapindo soal pemindahan kepemilikan perusahaan eksplorasi minyak itu. Mereka tidak ingin pemindahan ini merupakan upaya perusahaan tersebut untuk lepas tanggung jawab atas semburan lumpur.

"Memang, komisi VII (bidang energi) sudah memanggil mereka, tapi kami merasa perlu untuk persoalan hukumnya," tegas politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Raden Rachmadi

Topik :

• lumpur panas Sidoarjo
• tewas disungai
• bantuan
• Pilkada
• Sengketa tanah
• Banjir
• Subsidi pupuk
• Penipuan
• Konflik PKB
• korupsi

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan