Presiden: Jadikan Pemberdayaan Wilayah Fokus Pembangunan

Jum'at, 08 Desember 2006 | 19:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemberdayaan potensi lokal harus menjadi cara berfikir ideologi dan langkah-langkah pembangunan. "Kita harus peduli pada pembangunan ekonomi lokal," ujar dia dalam sambutan Pembukaan Silaturrahmi Nasional ICMI di Istana Negara, Jumat (8/12).

Ia menilai telah terjadi pembalikan teori pembangunan
di mana kecenderungan dan fokus pembangunan negara dunia kini menukik pada pembangunan ekonomi lokal.

Menurutnya, hasil statistik ekonomi yang bersifat keseluruhan (agrerat) terhadap kondisi pembangunan nasional maupun pembangunan global tidak tercermin dengan realitas ekonomi di wilayah pedalaman. "Yang bersifat agregrat biasanya mengecoh. Saya masuk Kampung Rambutan, Morotai, Lampung Selatan, Yahukimo tidak tergambar statistik nasional itu," ujar dia.

Sebab itu, tegas dia, pembangunan ekonomi memerlukan paradigma baru berupa dimensi kewilayahan dalam pembangunan atau desentralisasi.

Ia yakin konsep desentralisasi yang dianut Pemerintah Indonesia sejak 1999 benar adanya selama desentralisasi diartikan sebagai bagi-bagi pekerjaan dan kewajiban, pekerjaan rumah dan kepedulian.

"Desentralisasi bukan bagi-bagi fiskal dan bagi-bagi otoritas," tegas dia. "Dengan begitu, Indonesia menjadi lautan desa-desa yang makin maju, makin mandiri makin sejahtera," ujar dia.

Terkait pembagian otoritas itu, jelasnya, ia berharap para kepala daerah baik Bupati,Walikota dan Gubernur dapat berperan sebagai wirastawan (entrepreneur) bukan hanya seorang administrator. "Mereka harus mengerti tentang ekonomi dan berinovasi untuk membangun daerahnya," ujar dia.

Ia berharap, ICMI dapat lebih tekun melihat yang serba lokal untuk kemajuan komunitas lokal Indonesia misalnya Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Modal, manajemen, pemasaran, dan kemampuan personal UKM, tambah dia, perlu
diberdayakan.

Ia menambahkan, tahun 2005 jumlah angka kemiskinan 35,1 juta orang atau 15,97% dari populasi. Data Sensus penduduk Mei 2006 sejak kenaikan harga BBM dua kali memicu angka kemiskinan menjadi 39,02 juta orang atau 17,75%.

Sementara pengangguran terbuka sekitar 10% dan diharapkan menuju 6% atau lebih rendah dari itu. Dan pada Agustus 2006 mencapai 10,93 juta orang. Angka itu lebih baik dari November 2005 sebesar 11,9 juta orang.

"Ukuran angka kemiskinan kita beda dengan Bank Dunia yang memakai standard kurang dari US$2 per hari. Kita berangkat dari ukuran data yang sama dengan yang dipakai sejak masa Soeharto agar bisa dilakukan perbandingan," tegas dia. Badriah