Presiden: Visi Pembangunan Diubah Berbasis Kelautan
Senin, 18 Desember 2006 | 19:14 WIB
TEMPO Interaktif, Padang:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin cara pandang (visi) pembangunan diubah dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. "Jangan kita biarkan kekayaan laut kita dinikmati negara lain," ujar dia dalam sambutan perayaan puncak Hari Nusantara ke-7 tahun 2006, di Pelabuhan ASDP Teluk Bungus, Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12).
Wilayah laut Indonesia,jelas Presiden sangat luas hampir 5,8 juta km dan meliputi 3/4 wilayah RI. Laut itu mengitari 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang di dunia sepanjang 81ribu km. Laut Indonesia,ujar dia,terbesar di kawasan ASEAN yang memiliki potensi bahari besar karena keunikan dan kelangkaan.Seperti minyak,gas,ikan,hutan mangrove dan wisata tujuan bahari terbesar di dunia.
Namun,jelas Presiden, pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan seperti perikanan,perhubungan laut,pariwisata bahari,pertambangan dan industri maritim masih jauh lebih kecil dari potensi yang dimiliki oleh kekayaan laut.
Akibatnya, ujar dia, potensi besar kekayaan laut belum sepenuhnya dikelola dengan baik dan industri perikanan belum berkembang. Kontribusi industri perikanan bagi pendapatan nasional relatif kecil dan belum mendatangkan kesejahteraan bagi nelayan yang menggantungkan hidup dari kekayaan laut.Bahkan,ujar dia,di perairan Indonesia masih terjadi pencurian ikan.
"Mereka masih masuk dalam golongan kelompok miskin," ujar dia. Ia meminta agar Departemen Kelautan dan Perikanan serta Dewan Maritim Indonesia mencari terobosan pendayagunaan potensi kelautan secara optimal.
Pemberdayaan laut,jelas dia, merupakan bagian dari upaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"Kita perlu memperkuat batas-batas wilayah negara secara jelas. Ini penting untuk mempertegas kedaulatan wilayah RI yang begitu luas."
Untuk menjaga keamanan dan keselamatan wilayah Indonesia,jelas dia, pemerintah cq Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sedang membangun sarana bantu navigasi pelayaran di 47 pulau pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ditjen Hubla juga sudah mengoperasikan 20 kapal perintis untuk melayani jasa transportasi pulau terluar itu.
Yang tidak kalah penting, tambah dia, pengembangan potensi pelabuhan dan pelayaran nasional untuk memperlancar roda perekonomian nasional dan membuka kesempatan kerja. "Kita harus bersungguh-sungguh karena rakyat di pulau terluar sangat memerlukan moda transportasi itu." Ia meminta Dephub meningkatkan industri pelayaran nasional, membenahi fisik dan manajemen kapal-kapal dan pelabuhan laut sebagai infrastruktur utama.
"Kebakaran Pelabuhan Merak harus jadi pelajaran. Kapal-kapal harus diperiksa secara berkala untuk memenuhi standar kelaikan berlayar dan keamanan penumpang."
Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, ujar Presiden, telah merencanakan untuk memperpanjang dermaga Teluk Bayur,Padang,Sumatera Barat dengan anggaran dana dari Pelindo II sebesar Rp 35 miliar. "Angkutan kargo langsung masih dalam pembicaraan dengan perusahaan kargo."
Badriah
Komentar Anda :