Presiden Didesak Ambilalih Penanganan Lumpur Lapindo

Jum'at, 19 Januari 2007 | 18:15 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Lima belas tokoh masyarakat dan lima tokoh lintas agama Jawa Timur mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengambilalih penganganan semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo.

Menurut Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Ali Maschan Moesa, kinerja tim nasional penanggulangan dampak luapan lumpur yang dipimpin Basuki Hadimulyono kurang maksimal dan optimal. Indikasinya, ketika masih ditangani Lapindo dulu ada 4 desa yang tenggelam, tapi sekarang menjadi 8 desa. Jumlah korban pun berlipat dari 12 ribu pada awalnya, dan lahan yang tergenang berlipat dari 400 hektar menjadi 850 hektar.

"Presiden harus mengevaluasi kinerja tim nasional," kata dia di kantor PWNU, siang tadi. Ali juga mendesak agar pemerintah tidak diskriminatif dalam menangani bencana.

Ia mencotohkan, dalam kasus tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta serta hilangnya pesawat Adam Air dan kapal Senopati Nusantara pemerintah bergerak cepat dengan mengerahkan semua fasilitas yang ada. "Tapi dalam musibah semburan lumpur ini pemerintah tidak punya konsep jelas dalam," ujar Ali.

Jika luapan lumpur merupakan fenomena mud vulcano yang tidak bisa dibendung, pemerintah didesak segera mengevakuasi warga di tiga kecamatan yang kondisinya mulai terancam, yakni Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Candi. Dana evakusi harus dikeluarkan secepatnya dari kocek pemerintah karena situasi di lapangan sudah sulit dikendalikan.

"Perkara nanti mau minta ganti ke Lapindo terserah,
tapi saat ini lumpur makin bertambah dengan volume
seribu barel per hari," kata Ali. Kukuh S. Wibowo

Para tokoh tersebut telah berusaha menemui Presiden di
Istana Negara dan Ketua DPR Agung Laksono di kantornya
Kamis kemarin namun gagal. Kedua petinggi negara itu
tidak punya waktu karena sedang padat acara. Akhirnya
mereka hanya ditemui oleh Staf Khusus Presiden Bidang
Komunikasi Politik Yeni Wahid dan Ketua Komisi VII DPR
Agusman Effendi.