DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Penyelenggaraan Haji

Senin, 29 Januari 2007 | 14:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi VIII DPR-RI meminta pemerintah segera mengubah sistem penyelenggaraan haji, terutama soal penyelengaraan katering.

Anggota Komisi, Badriah, menilai sistem monopoli katering oleh satu perusahaan menjadi salah satu penyebab kegagalan katering Armina. "Sebaiknya pelayanan jamuan Armina dilakukan oleh beberapa peruhahaan katering," kata dia dalam rapat kerja antara DPR dan Departemen Agama, Senin (29/1).

Sejawatnya, Widodo, mengusulkan agar pemerintah menyelenggarakan sistem katering sendiri tanpa tergantung dengan perusahaan Arab Saudi.

Sedangkan Agung Sasongko, menyoroti soal pemondokan. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan kontrak dengan tiap-tiap pemondokan paling tidak setiap tiga tahun sekali untuk memperbaiki pelayanan. Ninin Prima Damayanti