Presiden Akui Ada Korupsi dalam Pembebasan Lahan Kanal Timur.

Jum'at, 09 Februari 2007 | 19:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan bahwa Pemerintah akan mengimplemantasikan rencana pembenahan dan penanggulangan banjir secara struktural dan menyeluruh dari hulu dan hilir secara serius dan terpadu dalam jangka menengah dengan anggaran yang cukup terutama di Jakarta Bogor,Depok,Tangerang dan Bekasi.

“Anggarannya cukup besar, sekian triliunan. Namun, banjir menyebabkan kerugian besar, dan akan lebih besar lagi jika diakumulasi. Ini sudah kita pertimbangkan,” ujar Presiden kepada wartawan di Ruang Rapat Kantor Presiden, Jumat (8/2).

Rencana itu, ujar dia, misalnya rencana kanalisasi air-air sungai di Jakarta dengan Proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Ia meminta semua pihak tidak menambah persoalan dengan menciptakan kondisi pembebasan tanah yang baik dengan membebaskannnya dari para spekulan.

“Pembebasan tanah diwaktu lalu memang tidak terbuka, ada korupsinya, ada pungut sana pungut sini. Rakyat diberikan ganti rugi yang tepat dan wajar,” katanya.

Pemerintah sendiri telah merevisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum salah satunya untuk memuluskan rencana itu. Sementara pembuatan BKT yang menampung aliran air di 13 sungai di Jakarta baru mencapai 7,7 kilometer dari keseluruhan 23 kilometer.

Rencana lain, ujar dia, yaitu mengatasi pendangkalan sungai, drainase, selokan yang tersumbat dan menambah resapan air dengan program penghijauan di hulu yaitu Bogor.

Sementara itu, Presiden, mengeluarkan 7 instruksi penanggulangan banjir yaitu Pertama, kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi terus sampai benar-benar pulih dengan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab. “Prioritaskan bantuan makanan, kesehatan, pendidikan pengungsi dan bukan pengungsi tapi lingkungan rumahnya masih rusak.”

Kedua, memelihara dan memulihkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha dengan mengatasi semua hambatan ekonomi dan dunia usaha terutama sektor transportasi, jalan, pelabuhan, energi, listrik, BBM, perdagangan, termasuk jasa perbankan, telekomunikasi dan transaksi perdagangan.

Ketiga, Mencegah kita lakukan langkah terjadinya inflasi. Di daerah bencana terjadi kesulitan dalam distribusi logistik, selalu ada kenaikan harga-harga dan kita bertekad untuk mencegah inflasi

Keempat, Mengalihkan tempat belajar mengajar ke tempat lain. Kelima, TNI dan Polri membantu usaha dan satuan yang lain untuk terus bantu tanggap darurat dan membersihkan daerah pasca banjir. Keenam, mendukung kepolisian melalukan penegakan hukum terhadap pelaku sms penjarahan agar masyarakat tidak semakin panik. Ketujuh, ucapan terima kasih kepada lembaga non pemerintah dan dermawan yang melakukan kegiatan sosial.

Presiden juga memerintahkan percepatan operasi beras untuk rakyat miskin yang tepat sasaran.

Ia menyatakan, Badan Meteorologi dan Geofisika telah menyampaikan prakiraan cuaca dan iklim di bulan Februari, Maret dan April. Di mana sejumlah daerah rawan pada bulan-bulan itu antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Ia meminta dan menginstruksikan kepada gubernur, walikota, bupati dan masyarakat untuk waspada dengan perkiraan BMG ini. “Lakukan langkah-langkah penanggulangan bila banjir itu datang, dengan demikian bisa efektif dan tepat. Begitu juga dengan masyarakat untuk mengatur kegiatan

Badriah