Anggota DPRD se Indonesia akan Demo ke DPR
Minggu, 11 Februari 2007 | 14:51 WIB
TEMPO Interaktif, Solo:Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai penandatangan PP No 37/2006 seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban ketika ada anggota DPRD yang telah menerima uang rapelan tunjangan komunikasi dan tunjangan operasional tetapi tidak bersedia mengembalikannya.
Menurut dia, uang rapelan tersebut saat diberikan sah adanya karena aturannya mengatakan demikian. "Kalau kemudian direvisi dan disuruh mengembalikan, ya kalau masih ada kalau tidak, yang menandatangani PP itu harusnya yang bertanggung jawab," kata Zaenal di Solo, Minggu (11/2).
Menurut Zaenal, ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono menandatangani sebuah PP tentu yang bersangkutan sudah membaca dan meneliti, termasuk bila kemudian peraturan itu menimbulkan kontroversi juga sudah diperhitungkan. Dia mengatakan aneh bila aturan yang sudah berjalan kemudian dicabut dan pihak yang hanya menjalankan aturan dimintai pertanggungajawab dengan mengembalikan dana tersebut. "Jangan hanya menginginkan dapat citra dari tebar pesonanya tetapi konsekuensi hukumnya presiden justru berkelit. Sulit bagi anggota DPR mengumpulkan uang rapelan yang sudah dibagi-bagikan ke konstituen itu untuk disetorkan kembali," ujarnya.
Zaenal mengatakan Senin (12/2) ribuan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota akan datang ke gedung DPRD. Mereka akan melakukan audiensi dengan pimpinan DPR terkait dengan PP No 37/2006. Mereka berasal dari seluruh Indonesia. Menurut Zaenal, ketua Asosiasi DPRD se Indonesia telah mengirimkan pemberitahuan tersebut dan akan dia terima. "Tapi saya bilang jangan lah kalau 5.000 orang. Perwakilan saja misalnya 75 orang sudah cukup. Saya memahami kegelisahan teman-teman anggota DPRD karena ketidakjelasan PP yang kemudian direvisi itu," katanya.
Ketua DPRD Solo, Alqaf Hudaya membenarkan rencana anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia untuk datang ke DPR tersebut. Menurut Alqaf, tidak semua anggota DPRD di Jawa Tengah akan berangkat ke Jakarta untuk menanyakan perihal PP tersebut. Dia mengatakan Asosiasi DPRD se Jawa Tengah sudah menyepakati hanya akan mengirimkan utusan dari unsur pimpinan saja. "Kalau semuanya berangkat ke DPR, nanti ndak cukup," ujarnya. (imron rosyid)
