Pemerintah Baru Aceh Perlu Oposisi

Senin, 12 Februari 2007 | 15:39 WIB

TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Pemerintahan baru Aceh yang dipimpin Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar memerlukan oposisi untuk mengontrol kepemimpinan mereka dalam menjalankan pemerintahan.

“Oposisi diperlukan dalam menyeimbangkan pemerintahan, tapi jangan asal main hantam,” kata Sayed Fuad Zakaria, Ketua DPD Golkar Aceh dalam sebuah diskusi publik di Banda Aceh, Senin siang.

Oposisi yang dimaksudkan, Sayed melanjutkan, adalah mengontrol pemerintahan agar tetap berjalan di atas rel dengan mengajukan kritik dan saran demi kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan.

Sayed yang juga Ketua DPRD Aceh itu menambahkan, bukan hal mudah dalam menciptakan kesejahtaraan bagi rakyat. Pemerintahan baru Aceh harus diberi kesempatan untuk menjalankan pemerintahan dengan demokratis.

Sementara itu, Doming Kiik, Ketua DPP Partai Persatuan Nasional (Papernas) menyebutkan oposisi pemerintahan yang dibutuhkan di Aceh adalah oposisi yang jelas dan programatik. Misalnya dalam mengajukan saran dan kritik dalam kebijakan publik, harus ada kejelasan dalam konsep yang ditawarkan ke pemerintah.

Masyarakat punya kewajiban melakukan hal ini untuk mengontrol pemerintahan, termasuk juga DPRD. “Posisi rakyat adalah pada apa yang mereka inginkan dari
pemerintahan,” sebut Thamren Ananda, dari Partai Rakyat Aceh.

Menurutnya, oposisi dalam arti yang luas untuk mengontrol pemerintahan Aceh sangat mungkin dilakukan, mengingat kondisi Aceh yang sudah aman dan damai. “Saat konflik dan darurat saja, ada oposisi di Aceh,” sebutnya. Adi Warsidi