Program KB Diserahkan Ke Daerah

Selasa, 13 Februari 2007 | 19:11 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar: Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) akan diserahkan pemerintah pusat kepada bupati/walikota di daerah masing-masing. "Kami memberikan advokasi dan pemahaman tentang masalah kependudukan kepada mereka," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief di Denpasr, Bali, Selasa (13/2).

Program KB di Indonesia yang sudah berjalan sejak 40 tahun sempat melemah akhir-akhir ini. Semua itu diduga merupakan dampak dari derasnya arus reformasi dan otonomi daerah. BKKBN kehilangan lima ribu petugas lapangan. Sebelum reformasi, BKKBN memiliki 26 ribu petugas lapangan. Saat ini tinggal tersisa 21 ribu orang. "Kita butuh 20 ribu (petugas) lagi," Sugiri.

Kebutuhan itu sudah disampaikan Sugiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). "Pada prinsipnya Menpan sudah setuju, tinggal bagaimana teknisnya saja," katanya.

Mengenai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang pembatasan satu anak di Pulau Jawa, Sugiri mengatakan itu sebagai kebijakan parsial yang berbeda di setiap daerah. "Itu tergantung daya dukung daerahnya," ujarnya. Untuk itu, mulai April, BKKBN akan membuat acuan tentang laju angka kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) ideal bagi 440 kabupaten/kota di Indonesia.

Dengan adanya program KB Indonesia telah 'menghemat' jumlah penduduk sebesar 80 juta orang. "Kalau tidak ada KB, diperkirakan saat ini penduduk Indonesia mencapai 300 juta orang," katanya.

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada 2003, jumlah peserta KB saat ini sebanyak 27,85 juta pasangan usia subur atau sekitar 60,3 persen dari total pasangan usia subur sebanyak 40 juta orang. Dari jumlah itu, 27 persennya menggunakan alat KB suntik, disusul dengan penggunaan alat KB pil sebesar 16 persen.

Sedangkan metode kontrasepsi yang paling rendah digunakan adalah vasektomi dan kondom yang masing-masing penggunanya hanya berjumlah 0,9 dan 0,4 persen dari jumlah pasangan usia subur tersebut.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Demografi Indonesia (PADI) Rosi
Munir mengingatkan supaya pemerintah sungguh-sungguh dalam melaksanakan
program ini. Karena jika sampai terjadi ledakan penduduk
tanpa ada kesiapan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, maka
akan timbul banyak masalah, salah satunya pengangguran. "Seperti berlari
turun dari eskalator yang bergerak naik," katanya.

Rini Kustiani