Presiden Dorong Pendidikan Murah

Senin, 12 Maret 2007 | 20:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden mengharapkan pendidikan di Indonesia dapat dicicipi oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau.

"Pemerintah dalam hal ini Depdiknas telah menetapkan kebijakan pendidikan dasar 9 tahun bisa meningkat mutunya, akuntabel dan lebih merata dengan biaya yang tidak mahal dan terjangkau," ujar Presiden usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari dan Menteri Negara Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie di Departemen Pendidikan Nasional Senin (12/3) malam.

Rapat kerja tersebut membahas berbagai kebijakan dan program di bidang pendidikan nasional dan laporan program 2004 hingga maret 2007 serta prioritas agenda 2007 hingga 2009. "Dari itu kita telah ambil keputusan dan tetapkan langkah lanjutan di seluruh tanah air pada peningkatan pendidikan," tambah Presiden.

Ia juga mengingatkan pada hakekatnya pendidikan nasional dijalankan untuk membangun "human capital" yg bukan hanya cerdas tapi punya daya saing tinggi tangguh terampil sebagaimana tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional.

Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai langkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan, akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum. Selain itu pemerintah akan mengurangi tingkat disparitas atau ketidakmerataan akses baik spasial kota non kota dan yang bersifat gender. "Dengan demikian akan semakin baik sehingga warganegara punya peluang sama untuk mengikuti pendidikan," ujarnya.

Peningkatan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen juga menjadi target utama pemerintah saat ini. Fasilitas juga berperan penting, infrastruktur seperti fasilitas perpustakaan, komputer akan dicukupi. “Kita mengarisbawahi penggunaan Informasi Teknologi (IT) di dunia pendidikan, harapan kita dengan IT pengetahuan lebih terdistribusi dan efektivitas proses belajar lebih terbantu," tambahnya. Terakhir pemerintah akan menambah pendidikan profesi kejuruan siap pakai untuk lapangan kerja. "Jangan sampai ada "gap" antara hasil pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja," tegasnya. reh atemalem susanti

Topik :

• Pendidikan

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan