Calon Presiden Harus Sarjana Untuk Jegal Megawati
Sabtu, 17 Maret 2007 | 01:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Yuddy Chrisnandy, politisi Partai Golkar menilai usulan calon presiden harus berpendidikan sarjana adalah gerakan politik yang terlalu kasar dan tendensius. "Saya malihat arahnya ke Megawati," katanya ditemui Tempo diruangannya, Jumat (16/3).

Menurutnya, usulan tersebut tidak adil dan menutup peluang calon-calon presiden yang berpendidikan di bawah sarjana. "Mestinya peraturannya normatif saja," ujarnya. Lebih lanjut, anggota komisi I DPR ini mengusulkan agar usulan tersebut dicabut. Dirinya juga menyatakan agar Presiden menegur Menteri Dalam Negeri yang memberikan usulan yang tidak etis dan merugikan presiden. "Seolah-olah SBY ketakutan berhadapan dengan Megawati," katanya.

Theo L Sambuaga juga menganggap tidak perlu adanya persyaratan calon presiden harus S1. "Kalau perlu ya SMA saja. Dirinya berpendapat bahwa tidak semua warga yang memenuhi syarat mampu untuk meneruskan ke perguruan tinggi," katanya.

Soetardjo Soerjo Goeritno juga berpendapat sama dengan kedua politisi partai golkar tersebut. "Calon presiden yang penting lulus SMA dan bisa baca tulis," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati pada temu wicara mahkamah konstitusi dan PDIP tidak ambil pusing dengan usulan tersebut. "Jawaban saya ya terserah rakyat yang memilih," katanya. Calon presiden PDIP ini berpendapat bahwa saat ini pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. "Kalau dulu kan ada rekayasa, kalau sekarang rekayasanya masih ada tapi cuma sedikit,' ujarnya berseloroh.

Wakil Ketua DPR RI, Zaenal Ma’arif tidak sependapat syarat sarjana dicantumkan sebagai salah satu persyaratan menjadi Presiden RI. Menurutnya, jabatan presiden bukan persoalan akademis.

‘’Jabatan presiden itu bukan masalah akademis. Status akademis tidak bisa dijadikan jaminan kepiawaian seseorang dalam memimpin negara. Karena persoalan negara bukanlah persoalan akdemis. Tapi lebih karena kemampuan manajerial dan feeling yang bagus,’’ tandas Zaenal di Kampus UMS Solo, Jum’at (16/3).

Karena itu, Zaenal Ma'arif meminta agar Pemerintah menarik kembali usulan mengenai persyaratan bahwa calon presiden pada Pemilu 2009 mendatang minimal berijasah S1 atau sarjana.

Pasalnya, lanjut Zaenal, kalau persoalan itu dipaksakan akan bisa jadi masalah serius sehingga akan lebih baik kalau ditarik saja syarat itu.

Zaenal menyarankan pemerintah sebaiknya tidak terlalu berlebihan dalam menetapkan syarat calon presiden. Terlebih hal itu justru akan menimbulkan kesan bahwa kalau tidak sarjana tidak mampu memimpin bangsa.

‘’Padahal, banyak juga orang-orang yang tidak bergelar akademis tapi memiliki kemampuan untuk itu. Banyak orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak pernah belajar secara formal,’’ tandasnya.

Karena itu, Zaenal berpendapat persyaratan akademis semacam itu lebih pas untuk diterapkan pada calon menteri. Tetapi untuk presiden, karena dipilih langsung oleh rakyat, sebaiknya hal itu tidak diberlakukan.

GUNANTO ES, Anas Syahirul