Presiden: Pemerintah dan Swasta Harus Bermitra Sinergis

Senin, 26 Maret 2007 | 23:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar pemerintah dan sektor swasta bekerja sama membentuk kemitraan yang sinergis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki iklim investasi, mengalirkan ekonomi kepada sektor riil dan mendayagunakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saya yakin kita mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 6% asalkan berbagi tugas dan kewajiban,” kata Presiden saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri 2007, di Jakarta Convention Center, Senin malam.

Rapat yang mengambil tema “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Meningkatkan Imvestasi,Penguatan Peran Investasi Daerah dan Pengembangan UKM” ini dihadiri jajaran menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan para pengusaha.

Presiden menegaskan, kaum muda yang tergabung dalam Indonesia Forum memiliki visi ekonomi 2030 canggih yaitu “Negara Maju yang Unggul dalam Pengelolaan Kekayaan Alam” . Di situ Indonesia menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan perkapita sebesar US$ 18 ribu dan 30 perusahaan Indonesia akan masuk daftar Fortune 500 companies.

Namun, kata Presiden, visi canggih dan rencana kerja yang cemerlang tidak akan ada artinya jika tidak dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia dan hanya berhenti di tataran konsep. “Kita tidak akan beruntung.”

Karena itu, ada kewajiban yang harus dijalankan pemerintah misalnya memfasilitasi peraturan perundang-undangan yang dapat membuat kondisi investasi kondusif. Sebaliknya, ada kewajiban yang harus dijalankan oleh sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Sebab, persoalan ekonomi bukan dari hanya dilihat makin stabilnya ekonomi tapi mengalirnya ekonomi ke sektor riil dan usaha mikro.

Presiden menyetujui pendapat Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dalam disertasi doktoralnya bahwa untuk melewati batas aman ingar-bingar demokrasi, rakyat harus punya tingkat penghasilan tertentu.

Sebab itu, ujar dia, empat pilar demokrasi harus sejalan dan seimbang yaitu kebebasan, peningkatan kesejahteraan rakyat, kepatuhan hukum (rule of law) dan kematangan tingkat pendidikan. “Kita harus berjuang habis-habisan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tingkat demokrasi menjadi stabil dan kokoh.” Badriah