Negara Miskin Sulit Dapat Vaksin Flu Burung
Rabu, 28 Maret 2007 | 13:51 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari meminta agar negara berkembang memiliki kesempatan yang sama dengan negara maju untuk memperoleh vaksin virus flu burung H5N1.
Menurut Menteri, saat ini sistem produksi dan distribusi vaksin di negara maju membuat negara-negara miskin yang tidak memiliki uang tidak dapat memperoleh vaksin.
"Mekanisme Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) cenderung merugikan negara pemilik virus, yang kebetulan adalah negara-negara berkembang. Itu satu hal yang sangat berbahaya," kata Menteri Kesehatan, Siti Fadhilah Supari, usai membuka High Level Meeting on Responsible Practises for Sharing Avian Influenza Viruses anda Resulting Benefits" di Istana Negara, Rabu (28/3).
Pertemuan Tingkat Tinggi itu dihadiri menteri kesehatan dan duta besar dari 12 negara yang terinfeksi flu burung dan 23 negara produsen vaksin flu burung, serta perwakilan WHO.
Ketidakadilan produksi dan distribusi itu, kata Siti, berawal dari kebijakan WHO yang membolehkan negara manapun memperolah sampel virus flu burung hingga pembuatan vaksin tanpa perlu izin negara pemilik virus. Oleh negara lain, vaksin yang dihasilkan dari virus itu dipatenkan.
Padahal, sesuai perjanjian dengan WHO, akses virus flu burung harusnya untuk tujuan riset penelitian, bukan untuk tujuan produksi yang bersifat komersil, apalagi tanpa sepengetahuan negara asal virus. "Ini regulasi yang tidak transparan dan tidak adil," Menteri menegaskan.
Ia mencontohkan Indonesia, yang pada awal Desember 2006 mengirimkan sampel virus flu burung ke WHO dengan tujuan untuk membuka mata dunia. Namun, setelah terjadi kebijakan yang tidak adil di WHO, Menteri Kesehatan menghentikan pengiriman itu 2 bulan kemudian. Badriah
Komentar Anda :