Tim Pembela Muslim Akan Gugat Presiden
Senin, 02 April 2007 | 09:52 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Tim Pembela Muslim (TPM) mulai pekan depan akan menggelar road show ke berbagai pondok pesantren, organisasi dan partai politik Islam serta tokoh-tokoh Islam, termasuk ulama, untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan class action terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap pemerintah yang menyetujui resolusi PBB terhadap Iran.

TPM mentargetkan minimal 10 ulama besar dan pimpinan organisasi massa Islam agar bersedia menjadi penggugat. "Senin besok kami memulai dengan menemui pimpinan NU dan Muhammadiyah," kata Wakil Ketua TPM, Achmad Michdan, saat dihubungi Tempo.

Michdan mengatakan dasar dari gugatan class action tersebut adalah tidak amanahnya Presiden Yudhoyono dalam menjalankan konstitusi negara. Menurut dia, sebagai pemimpin tertinggi seharusnya Presiden bersikap amanah atau dapat dipercaya.

"Pembukaan UUD 1945 jelas menghendaki politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, kenapa Presiden condong ke Amerika. Selain itu, SBY juga berkhianat terhadap negara sahabat karena waktu Presiden Iran ke Indonesia, SBY mengatakan mendukung soal program nuklir untuk kemaslahatan umat," ujarnya.

Penasihat hukum Abu Bakar Ba'asyir ini yakin bisa mendapatkan sedikitnya 10 ulama besar yang bersedia untuk menjadi penggugat class action tersebut. Dia mengatakan kalau sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren sudah bersedia untuk menjadi penggugat. Tetapi, agar keterwakilan dari umat Islam yang dirugikan oleh sikap pemerintah Indonesia lebih representatif, TPM ingin menemui dulu pimpinan organisasi Islam yang ada. "Ustadz Abu setuju sekali dengan upaya hukum ini," kata Michdan.

Selain menempuh class action, Michdan juga berencana untuk melaporkan Presiden Yudhoyono ke polisi karena dinilai telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dimaksud adalah bantahan yang disampaikan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng kalau Yudoyono tidak pernah ditelepon oleh Presiden George Bush berkaitan sikap Indonesia dalam pengambilan keputusan resolusi PBB mengenai Iran.

"Berdasarkan berita CNN, juru bicara gedung putih mengakui adanya pembicaraan kedua presiden soal sanksi terhadap Iran. Ini kan namanya presiden sudah berbohong," ujar Michdan.

Imron Rosyid