Presiden Diminta Turun Tangan Tertibkan Dana Non-bujeter

Selasa, 03 April 2007 | 08:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator tim monitoring hukum dan peradilan ICW Emerson Juntho mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan menertibkan dana non-bujeter di lembaga negara yang dia pimpin.

Kasus dana non bujeter, menurutnya, akan terus berulang karena penggunaan dana tersebut tidak transparan dan akuntable. “Dana non bujeter hanya menjadi bancakan penguasa,” ujar Emerson saat dihubungi Tempo pagi ini.

Apalagi, kata dia, dana tersebut banyak yang mengalir ke kalangan politisi dan partai politik tanpa bisa dipertanggung jawabnya pengunaannya.

Salah satu dana non-bujeter yang kini terungkap, yaitu di Departemen Kelautan dan Perikanan yang melibatkan Rokhmin Dahuri, mantan menteri departemen itu, yang kini menjadi tersangka.

Emerson juga menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi ikut menelusuri aliran dana tersebut. “Badan Pemeriksa Keuangan juga perlu dilibatkan untuk audit,” katanya.
Dalam kasus Rokhmin, Emerson berharap, mantan menteri itu bisa menjelaskan secara gampblang kepada penyidik.

Gunanto E