Ryas Pesimis Bisa Ungkap Kasus-kasus Kekerasan di IPDN
Jum'at, 13 April 2007 | 17:32 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Ryas Rasyid mengaku pesimis bisa mengungkap kultur keterbukaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Menurut Mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan ini, beberapa alumni IPDN mengatakan, almamaternya disudutkan dengan adanya kasus kematian Clift Muntu. "Menurut mereka, ini kasus individual," kata Ryas menirukan ucapan beberapa alumni yang menghubunginya, Jumat (13/4).
"Saya belum yakin saya bisa mengungkap ketertutupan disana (IPDN)," kata Ryas.
Hari ini, Presiden mengeluarkan Keputusan yang mengangkat Ryas Rasyid sebagai Ketua Tim Evaluasi IPDN. Kepada wartawan sebelum bertemu Presiden sore ini, mantan Menteri Otonomi Daerah ini mengaku belum mengatahui keinginan Presiden. "Saya belum tahu, tugasnya, dan berapa lama," kata Ryas.
Sementara Beberapa anggota Komisi II, Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan tim investigasi khusus kasus Institusi Pemerintahan Dalam Negeri. Pengusutan kasus di IPDN dinilai tidak cukup dengan tim investigasi biasa.
Komisi Pemerintahan, yang kemarin berkunjung ke IPDN merasa gagal memperoleh informasi lengkap tentang pengelolaan lembaga tersebut. "Kami gagal karena ketidaktransparan IPDN, semua tertutup, mulai dari pejabat hingga prajanya," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Ida Fauziah kepada wartawan, Jum'at (13/4) digedung MPR/DPR Jakarta.
Anggota Komisi II, dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris merasa menemukan beberapa keanehan saat berkunjung ke IPDN, Kamis (12/4) kemarin.Praja yang diwanwancarai, terkesan menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya selama di IPDN.
Andi menuturkan, kesejahteraan praja IPDN dilihat dari kondisi asrama, tempat belajar, sarana dan prasarana sangat kurang. "Namun, mereka bilang tidak ada apa-apa," kata Andi.
"Ketertutupan IPDN, harus dibuka secara lebar-lebar," tambah Andi.
Wakil Ketua Komisi II, dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, kasus kematian Clift Muntu bisa digunakan sebagai pintu masuk investigasi pengelolaan IPDN. "IPDN harus direvisi total," kata Priyo. erwin dariyanto
