PAN Menolak Reshuffle

Senin, 16 April 2007 | 21:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Amanat Nasional (PAN) menilai rencana reshuffle (perombakan) kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah terlambat. Menurut mereka, seharusnya perombakan dilakukan akhir 2006 atau paling lambat awal 2007.

"Jika baru sekarang reshuffle, sudah kehilangan momentum dan tidak relevan," kata Sekretaris Jenderal PAN Zulkifli Hassan kepada kemarin di gedung MPR/DPR. Ia beralasan, menteri yang baru diangkat dalam reshuffle kali ini nantinya hanya akan memiliki waktu kerja efektif satu tahun. “Pertengahan 2008 para menteri yang anggota partai politik sudah berkonsentrasi pada pemilihan umum 2009.”

Partai yang disokong basis Muhammadiyah ini mengancam akan mengevaluasi dukungan terhadap pemerintah apabila Presiden Yudhoyono tetap merombak kabinetnya. Apalagi, katanya, jika reshuffle kali ini sampai menggeser dua menteri mereka, yakni Hatta Radjasa di Departemen Perhubungan dan Bambang Sudibyo sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

Pandangan berbeda disampakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yuddy Chrisnandi. “Reshuffle paling lambat 20 April nanti,” katanya. Tapi kalau sampai batas itu Presiden tetap tak merombak susunan para pembantunya, ia sepakat dengan pendapat koleganya di PAN.

Kalaupun reshuffle jadi dilakukan, Ketua DPR Agung Laksono pun berharap ini adalah yang terakhir dalam periode pemerintahan Yudhoyono sampai 2009. Lebih lanjut Agung menyatakan tidak akan mencampuri urusan pergantian kabinet, baik dalam posisinya sebagai ketua DPR maupun sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. “Itu hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Meski begitu ia kemudian menyebutkan setidaknya ada tiga alasan bagi Presiden untuk segera merobak kabinetnya. Yang pertama soal kesehatan. Menurutnya, banyak menteri yang terganggu kinerjanya karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Agung mencontohkan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

Alasan selanjutnya adalah tuntutan masyarakat, cendikiawan, pakar dan para elit politik pada Presiden untuk mengganti beberapa menteri. “Sejumlah menteri dianggap tidak perform," ujarnya.

Yang terakhir ialah desakan dari partai politik yang menginginkan reshuffle sebagai syarat memantapkan dukungannya dalam koalisi di pemerintahan. Tapi ia menolak menyebutkan siapa saja 11 nama yang sebelumnya disebutkan Presiden sebagai calon pengganti menteri yang akan digeser itu. “Saya tidak bisa sebutkan,” katanya.
Erwin, Aqida, Gunanto