Tim Pertimbangkan Hapus Sistem Pengasuhan

Kamis, 19 April 2007 | 00:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Evaluasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mempertimbangkan menghapus sistem pengasuhan dalam kurikulum lembaga itu. Sebab, masalah besar di IPDN saat ini terletak pada pola pengasuhan ini. "Tapi terkait juga dengan sistem pendidikan, pengajaran, dan kegiatan sosial. Semuanya saling terkait," kata Ketua Tim Evaluasi Ryaas Rasyid kemarin.

Dia menilai, dalam batas tertentu, sistem itu tidak produktif dan tak wajar. Namun, Ryaas masih menganalisis konsekuensi kemungkinan opsi itu. "Kami lagi berpikir bagaimana membangun sistem yang membuat mereka berdisiplin," ujarnya.

Saat ini rasio pengasuh dan mahasiswa adalah 1:57 untuk praja putra dan 1:80 untuk praja putri. Rasio seperti itu, kata Ryaas, terlalu besar.

Kepada beberapa praja Ryaas sudah mengatakan, jika suatu saat nanti dilakukan perubahan, bukan berarti pemerintah tidak senang dengan keberadaan praja IPDN. "IPDN akan jadi full akademik agar pintar dan bisa bersaing."

Para alumni IPDN mengakui harus ada tindakan yang segera diambil, terutama soal sistem pengasuhan karena praja terikat 24 jam pada sistem ini.

Ryaas menilai sarana barak IPDN sangat penuh penghuni sehingga ia tak yakin bisa menciptakan suasana belajar. Sementara itu, fasilitas buku perpustakaan masih kurang. Saat ini hanya terdapat 40 ribu buku dan 1.100 judul dalam perpustakaan yang jam bukanya hanya sampai pukul 14.00 WIB.

Agar para praja tahu masalah hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersedia mengirim staf untuk mengajar di lembaga itu. "Mereka harus melayani rakyat dengan hati, bukan dengan tendangan," kata Wakil Ketua Komisi Nasional Zumrotin Susilo.

Menurut dia, seharusnya pendidikan di IPDN tak dilakukan dengan kekerasan. Sekolah militer pun, katanya, tak separah IPDN. "Sekolah kepolisian saja meminta kami mengirim pengajar ke sana. Sayangnya, IPDN tak pernah meminta."

IPDN, ia menjelaskan, perlu dirombak total. Terutama dalam hal sistem pendidikan yang memungkinkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. "Sistem pendidikan di IPDN sama sekali tak berwawasan hak asasi manusia." BADRIAH | PRAMONO