Global Warming dan Keamanan Pangan Indonesia

Selasa, 15 Mei 2007 | 13:14 WIB

Bumi kita satu, tempat semua manusia hidup, berkembang, dan menciptakan peradaban. Batas imajinatif nation state seharusnya tidak membatasi kepedulian kita pada belahan bumi lain. Juga bukan alasan untuk menghabiskan masa depan karena singkatnya usia pemberian Tuhan. Inilah pesan yang bisa dipetik dari sidang ke-116 Inter Parliamentary Union (IPU) saat pembahasan pemanasan global beberapa waktu lalu. Pemanasan global memang bukan isu baru, tapi kesadaran manusia perlu terus diperbarui. Setelah menyuarakan pentingnya kepedulian semua negara pada masalah ini dalam sidang IPU, pada Desember 2007 Indonesia juga akan menjadi tuan rumah konferensi ke-13 United Nation Framework Convention on Climate Change dan pertemuan ketiga dari Protokol Kyoto.

Bagi Indonesia, agenda ini menjadi penting, mengingat secara geografis posisi negeri ini rentan terhadap dampak perubahan iklim. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas total daratan 1,9 juta kilometer persegi, yang terbagi atas 17 ribu buah pulau. Adapun luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusif. Ibu kota negara dan hampir semua ibu kota provinsi terletak di wilayah pantai serta 65 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir dengan panjang pantai total sekitar 81 ribu kilometer. Selain itu, Indonesia adalah negara agraris dengan tingkat produktivitas yang rawan mengalami gangguan akibat dampak global warming ini. Sementara itu, secara global, dengan luas wilayah hutan tropis terbesar ketiga di dunia, posisi Indonesia sangat menentukan kondisi iklim dunia.

Di Indonesia, pengaruh pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim, antara lain terlihat dari curah hujan di bawah normal, sehingga masa tanam terganggu, dan meningkatnya curah hujan di sebagian wilayah. Kondisi tata ruang, daerah resapan air, dan sistem irigasi yang buruk semakin memicu terjadinya banjir, termasuk di area persawahan. Sebagai gambaran, pada 1995 hingga 2005, total tanaman padi yang terendam banjir berjumlah 1.926.636 hektare. Dari jumlah itu, 471.711 hektare di antaranya mengalami puso. Sawah yang mengalami kekeringan pada kurun waktu tersebut berjumlah 2.131.579 hektare, yang 328.447 hektare di antaranya gagal panen.

Adapun tahun lalu, 189.773 hektare tanaman padi mengalami gagal panen, dari 577.046 hektare sawah yang terkena banjir dan kekeringan. Dengan rata-rata produksi 5 ton gabah per hektare, gabah yang terbuang akibat kekeringan dan banjir pada 2006 mencapai 948.865 ton. Untuk tahun ini, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan lahan pertanian yang mengalami puso karena banjir dan kekeringan hingga Februari mencapai 33 ribu hektare. Jumlah tersebut bukan angka tetap karena pada Maret lalu puluhan hektare tanaman juga terkena banjir. Akibat curah hujan yang tinggi dan pengelolaan irigasi yang tidak optimal, air yang diidentikkan sebagai rezeki dari langit tidak memberi berkah bagi penduduk bumi.

Rosamond Naylor, Direktur Program Ketahanan Pangan dan Lingkungan dari Stanford University, melansir anomali cuaca El Nino, yang diperburuk oleh pemanasan global, akan menimbulkan kerugian bagi produksi beras di kawasan Jawa-Bali karena mundurnya musim hujan. Diperkirakan pada masa kekeringan Juli-September nanti, tanaman pangan terancam mati tanpa irigasi memadai. Sebelumnya, pada 2002, Rasamond Naylor, Water Falcon, dan kawan-kawan telah melakukan penelitian tentang "penggunaan data klimatologi El Nino/Osilasi Selatan untuk memprediksi produksi dan perencanaan kebijakan pangan Indonesia". Penelitian ini menyebutkan bahwa anomali iklim pada El Nino dapat mengurangi produksi padi hingga 4,8 juta ton gabah atau setara dengan 2,88 juta ton beras.

Pemanasan global juga turut mempengaruhi peningkatan magnitude dan frekuensi kehadiran El Nino, yang memicu semakin besarnya kebakaran hutan. Inilah yang terjadi di Indonesia pada 1987, 1991, 1994, dan 1997/1998. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan pada 1997/1998 saja, menurut Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia, mencapai US$ 8.855, termasuk di dalamnya kerugian sektor perkebunan (berdasarkan luas area lahan yang terbakar) US$ 319 juta dan kerugian sektor tanaman pangan (berdasarkan penurunan produksi beras) mencapai US$ 2.400 juta. Melihat berbagai realitas di atas, tidak salah jika Intergovernmental Panel on Climate Change dalam laporan yang berjudul "Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability" pada 6 April 2007 menyimpulkan perubahan iklim semakin mengancam produksi pangan Indonesia.

Mitigasi dan adaptasi

Komitmen dunia dalam mitigasi pemanasan global dengan menurunkan tingkat emisi secara kolektif 5,2 persen dari tingkat emisi pada 1990 tetap harus diusahakan. Sejauh ini negara maju memang mengucurkan banyak dana untuk berbagai skema penyelamatan hutan di Indonesia, antara lain melalui program Clean Development Mechanism. Namun, tidak bisa tidak, mereka juga harus menurunkan tingginya tingkat konsumsi energi fosil yang menyumbang besar pada pemanasan global dan secara bertahap menggantinya dengan energi yang ramah lingkungan.

Indonesia, yang tercatat sebagai penyumbang terbesar ketiga karbon dioksida--salah satu jenis gas rumah kaca--akibat kebakaran hutan, perlu mengambil langkah yang revolutif. Meski terlambat, inilah saatnya memprogramkan restorasi ekosistem nasional, pembangunan, dan pengelolaan hutan lestari serta moratorium logging di daerah-daerah tertentu. Pilihan kita, menahan sesaat kalkulasi ekonomi sektor ini atau bencana berkepanjangan. Dari data Badan Planologi (2004), diketahui kerusakan hutan di kawasan hutan produksi mencapai 44,42 juta hektare, di kawasan hutan lindung mencapai 10,52 juta hektare, dan di kawasan hutan konservasi mencapai 4,69 juta hektare. Departemen Kehutanan menyebutkan pada 2000-2005, laju kerusakan hutan Indonesia rata-rata 1,18 juta per tahun. Klimaks kerusakan hutan negeri ini disebabkan oleh praktek ilegal sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara paling masif dalam laju kerusakan hutan.

Langkah adaptasi juga perlu dijalankan karena sekuat apa pun usaha kita mengurangi gas rumah kaca, kita tidak akan mampu sepenuhnya terhindar dari dampak perubahan iklim. Di berbagai negara, upaya adaptasi mulai dilakukan, misalnya pembuatan strategi manajemen air di Australia dan Jepang atau pembangunan infrastruktur untuk melindungi pantai di Maldives dan Belanda. Inilah yang kita perlukan di Indonesia. Setidaknya pemerintah membangun sistem identifikasi dan informasi mengenai dampak perubahan iklim serta mengembangkan sistem peringatan dini dan manajemen dampak perubahan iklim. Untuk sektor pertanian, sistem penyuluhan sebagai pusat informasi cuaca dan perubahan iklim harus dibangun serius. Menghadapi perubahan iklim yang kian nyata menjelang 2050, perlu dikembangkan jenis padi yang tahan kekeringan atau cara budi daya padi yang lebih efisien terhadap air. Selain itu, pembangunan dan manajemen irigasi penting dibenahi.

Kita perlu mempertanyakan bagaimana pemetaan wilayah yang rawan kekeringan, informasi perubahan dan prediksi iklim, peta zona agroekologi potensial, teknologi pemanenan hujan, serta embung yang selama ini diklaim telah dikembangkan pemerintah. Pada kenyataannya, bila El Nino tiba, selalu menyebabkan sebagian besar wilayah dan lahan pertanian kita mengalami defisit air. Penghijauan/reboisasi, pembangunan dan manajemen irigasi, serta penataan daerah resapan air dan daerah aliran sungai yang telah diprogramkan sejak Orde Baru tidak jelas hasilnya. Bahkan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (8 Maret 2007) terungkap sebagian besar sungai yang ada di Pulau Jawa dalam keadaan kritis.

Untuk mengingatkan kembali, tahun ini pemerintah mentargetkan produksi beras 32,96 juta ton dari 33 provinsi, dengan sasaran luas tanam 12,49 juta hektare dan sasaran luas panen 11,86 juta hektare. Produktivitas diharapkan naik dari 4,6 ton pada 2006 menjadi 4,9 ton per hektare. Melihat masih tingginya losses dan gagalnya bantuan benih gratis pada musim tanam kedua tahun ini, tentu target pemerintah tersebut patut ditinjau ulang jika tidak ada pembenahan. Belum lagi dengan kemampuan adaptasi kita terhadap perubahan iklim akibat pemanasan global yang masih sangat minim. Sudah saatnya pemerintah bersungguh-sungguh mengurus negeri agar kesejahteraan tidak hanya merupakan realitas sekelompok minoritas dan ilusi berjuta-juta petani. Petani jangan dibuat kaya mimpi, tapi miskin pada kenyataannya.

Mufid A. Busyairi, ANGGOTA KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI DARI FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA