Ketua DPR: Jangan Batasi Jumlah Partai
Sabtu, 19 Mei 2007 | 13:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Ketua DPR Agung Laksono mengatakan negara seharunsya tidak boleh membatasi jumlah partai politik. Ia menilai pengaturan jumlah partai politik mengkhianati demokrasi. "Sangat tidak etis jika negara membatasi partai politik," katanya dalam sambutan rapat pimpinan nasional I Dewan Pimpinan Pusat Barisan Nasional Demokrat di hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (19/5).

Menurutnya, perbedaan ideologi, agama, maupun visi masing-masing partai politik justru mencerminkan demokrasi. Karena itu, tambahnya, yang perlu ditegaskan bukan jumlah partai, tapi bagaimana agar persaingan antar partai politik berjalan dengan adil. "Pembatasan partai politik biar terjadi secara alamiah, biar masyarakat yang memilih, bukan dengan regulasi yang memaksa," katanya.

Ia melanjutkan, meski jumlah partai politik tidak boleh dibatasi, namun untuk mengikuti pemilihan umum, partai politik tetap harus memenuhi ambang batas (electoral treshold) yang telah ditetapkan, yaitu 3 persen.

Ambang batas dipandang perlu untuk menjamin efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, katanya, jumlah partai politik yang terlalu besar di dalam parlemen dan pemerintahan tidak menjamin efektifitas tingkat keterwakilan politik dan kapabilitas sistem politik, serta efektifitas penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. "Aturan ambang batas itu bukan dari pemerintah, tapi lahir dari aspirasi masyarakat," katanya.

Saat ini, menurutnya, terdapat 49 partai politik pasca pemilihan umum 2004. Dari jumlah tersebut, hanya 7 partai yang memenuhi ambang batas. Hal ini menimbulkan masalah, karena tidak ada aturan yang jelas terhadap partai-partai yang tidak memenuhi syarat ambang batas tersebut. "Apakah partai-partai tersebut harus bubar atau bagaimana, tidak diatur dengan jelas," katanya.

Mengenai banyaknya partai-partai baru yang bermunculan, ia menilai sebagai fenomena yang wajar. Selain memang lahir dari aspirasi masyarakat, partai-partai baru juga lahir karena ada konflik kepentingan di dalam tubuh partai-partai politik besar. "Selain itu ada juga yang menganggap lahan politik lebih menggiurkan dari pada lahan ekonomi sehingga banyak yang mendirikan partai politik," katanya. Dwi Riyanto Agustiar